Pantau Pilkada, Panwaslu Ajukan Rp 33,8 Miliar

Senin, 02 Januari 2012 – 08:13 WIB

JAKARTA - Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) DKI Jakarta mengajukan dana sekitar Rp 33,8 miliar pada 2012. Dana tersebut bakal digunakan untuk memantau jalannya pesta demokrasi di ibu kota. Serta membayar gaji, dan perekrutan anggota Panwas tingkat kecamatan dan kelurahan.

“Anggaran yang kami ajukan untuk memantau jalannya pilkada, naik dibanding Pilkada 2007 lalu, sekitar Rp 20 miliar. Hal ini karena kebutuhan kami memang lebih banyak dibanding pilkada lalu,” ujar Ketua Panwaslu DKI Jakarta Ramdansyah.

Namun demikian, Ramdan mengaku belum tahu apakah pengajuan dana itu ada revisi atau tidak. “Kami belum tahu disetujui berapa. Sampai sekarang juga dananya belum turun,” imbuhnya.

Adapun pada 2012, tugas Panwaslu lebih banyak. Contohnya, seperti memantau verifikasi calon perseorangan pada Februari mendatang yang dilakukan oleh KPUD. “Kami juga harus ikut memantau jalannya verifikasi itu. Kalau pada 2007 lalu calon perseorangan tidak ada,” ujar pria yang akrab disapa Ramdan ini.

Ramdan menambahkan, pada 2012, pihaknya juga akan membentuk Panitia Pengawas Lapangan (PPL) di tingkat kelurahan. Pada 2007 lalu, PPL tidak ada. “Yang ada hanya Panitia Pengawas Kecamatan,” bebernya.

Adapun anggota PPL akan direkrut pada Januari 2012. Untuk jumlah PPL yang dibutuhkan yakni 267 orang. “Mereka juga harus dikasih honor. Jadi anggaran pengawasan kami memang lebih banyak pada 2012,” ujar Ramdan.

Selain itu, pada H-1, hari H dan H+1, pemungutan suara, pihaknya akan membuka pendaftaran relawan pemantau pemilu. Mereka bertugas langsung di lapagan. “Relawan yang kami butuhkan dua kali jumlah PPL. Kami akan memberi pelatihan kepada mereka, itu juga perlu biaya,” beber Ramdan.

Pihaknya menjamin, anggota PPK, PPL dan relawan akan bersikap netral. Sebab, seleksi dan perekrutan langsung dilakukan. Terkait perekrutan anggota Panitia Pemungutan Suara dan Panitia Pemungutan Kecamatan oleh KPUD, Ramdan mengatakan, sesuai aturan, untuk PPS, usulan dilakukan oleh kelurahan dan dekel.

“Usulan orang-orangnya memang harus melalui tahapan itu. Tidak buka langsung, tapi kami optimistis nama yang masuk ke KPUD tentunya memang profesional,” pungkas Ramdan. (dai)
BACA ARTIKEL LAINNYA... 2012, Posisi Demokrat Sulit


Redaktur : Tim Redaksi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler