JAKARTA - Provinsi Papua dan Papua Barat hingga saat ini membutuhkan rumah layak huni dalam jumlah besar. Berdasarkan data Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) tahun 2010, kekurangan rumah di Papua mencapai 51.262, sedangkan di Papua Barat mencapai 88.966 unit.
Menpera Djan Faridz mengungkapkan, kabupaten/kota di Papua dan Papua Barat yang butuh rumah layak huni antara lain Puncak Jaya, Jayawijaya, Mimika, manokwari, Sorong dan Jayapura. “Tentunya kebutuhan rumah layak huni di dua provinsi itu sangat besar,” ujar Djan Faridz di Jakarta, Selasa (29/1).
Djan berharap para pengembang bisa berpartisipasi dalam pengembangan rumah layak huni bagi masyarakat di Papua dan Papua Barat. Pemerintah, lanjut politisi PPP itu, Kemenpera akan memberikan bantuan kredit ringan melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).
Djan menambahkan, FLPP disalurkan ke masyarakat melalui perbankan. FLPP merupakan bantuan kredit dengan bunga rendah. Djan menjelaskan, dengan bantuan FLPP maka diharapkan rumah layak huni di Papua dan Papua Barat bisa dijual dengan harga paling tinggi Rp 145 juta. (Esy/jpnn)
Menpera Djan Faridz mengungkapkan, kabupaten/kota di Papua dan Papua Barat yang butuh rumah layak huni antara lain Puncak Jaya, Jayawijaya, Mimika, manokwari, Sorong dan Jayapura. “Tentunya kebutuhan rumah layak huni di dua provinsi itu sangat besar,” ujar Djan Faridz di Jakarta, Selasa (29/1).
Djan berharap para pengembang bisa berpartisipasi dalam pengembangan rumah layak huni bagi masyarakat di Papua dan Papua Barat. Pemerintah, lanjut politisi PPP itu, Kemenpera akan memberikan bantuan kredit ringan melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).
Djan menambahkan, FLPP disalurkan ke masyarakat melalui perbankan. FLPP merupakan bantuan kredit dengan bunga rendah. Djan menjelaskan, dengan bantuan FLPP maka diharapkan rumah layak huni di Papua dan Papua Barat bisa dijual dengan harga paling tinggi Rp 145 juta. (Esy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Rp 500 Juta untuk Buruh Nelayan
Redaktur : Tim Redaksi