jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menyoroti persoalan tarik ulur partai politik eks Koalisi Indonesia Adil dan Makmur dalam menentukan sikap, gabung ke barisan pendukung Jokowi – Ma’ruf, atau tetap menjadi oposisi.
Fahri mengatakan, kondisi tarik ulur ini dikarenakan partai politik tidak memiliki konsep tentang apa itu oposisi dan koalisi dalam sistem presidensial.
BACA JUGA: Arah Gerakan PAN Semakin Jelas
"Tidak ada yang mengerti tentang ini, makanya bingung," kata Fahri di gedung DPR, Jakarta, Jumat (5/7).
Fahri mengaku sudah sering mengatakan bahwa dalam sistem presidensialis itu tidak ada oposisi. Dia menegaskan yang beroposisi dalam presidensialis adalah parlemen.
BACA JUGA: PPP Tolak Jika Semua Partai Eks Pendukung Prabowo Gabung ke Jokowi – Ma’ruf
Menurutnya, cara memilih parlemen di negara penganut sistem pemerintahan parlementer dan presidensial berbeda. Dia menjelaskan, di negara parlementer rakyat cuma memilih parlemen, yang kemudian membentuk pemerintahan.
BACA JUGA: Wahai DPP PAN, Dengarkanlah Pesan dari Amien Rais Ini! Jangan Rabun Ayam Karena 1 Kursi
BACA JUGA: Jangan Sampai Koalisi Pendukung Jokowi – Ma’ruf jadi Gemuk dan Bergelambir
"Pemerintahan itu ada dua, kalau dia berkoalisi jadi mayoritas namanya ruling majority, sisanya disebut minority oposition," ujarnya.
Fahri menambahkan dalam sistem presidensiali, rakyat memilih eksekutif dan legislatif. Pimpinan eksekutif dipilih dengan mencoblos calon presiden, sementara pemilu legislatif memilih anggota DPR.
Menurut dia, mandat rakyat kepada presiden dan DPR berbeda. Rakyat memilih presiden, gubernur, bupati, wali kota untuk menjalankan roda pembangunan. Kalau memilih parlemen, rakyat memandatkan mereka untuk mengawasi pemerintahan.
"Jadi, awasi di sini artinya oposisi. Maka di dalam presidensialisme itu tidak ada (partai) oposisi, tetapi presidensialisme itu otomatis legislatif menjadi oposisi," paparnya.
Lebih lanjut Fahri mengatakan, sebaiknya dalam konstelasi ini Jokowi dan kawan-kawan di satu sisi mantap menjadi eksekutif.
BACA JUGA: Honorer K2 Pendukung Prabowo Berharap Politikus Gerindra jadi MenPAN RB, Hahaha
"Tidak usahlah mikirkan DPR dan tidak memikirkan akan membuat DPR itu suruh diam dengan cara ditarik beberapa orang jadi menteri. Tidak usah, itu salah konsepsi," kata Fahri. (boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Terungkap, Belum Pernah Ada Tawaran untuk PAN
Redaktur & Reporter : Boy