jpnn.com, JAKARTA - Belum satu pun partai politik eks Koalisi Indonesia Adil Makmur menyatakan sikapnya terkait peluang berpindah haluan. Sejauh ini, manuver yang paling sering muncul di permukaan berasal dari Partai Demokrat dan PAN, meskipun enggan mengakui.
Partai Demokrat misalnya, sejak awal sudah melakukan gerakan yang menimbulkan kesan main dua kaki. Misalnya, survei internal yang menyebut mayoritas caleg Demokrat di Jatim mendukung paslon Joko Widodo-KH Ma’ruf Amin.
BACA JUGA: Partai – partai Eks Koalisi Indonesia Adil dan Makmur, Rugi jika Menyeberang
Ditambah lagi, pertemuan antara Komandan Komando Satuan Tugas Bersama (Kogasma) Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono dengan Jokowi awal Mei lalu.
Gerakan main dua kaki itu tidak dibantah maupun diakui oleh Waketum DPP Partai Demokrat Syarief Hasan saat dikonfirmasi Jawa Pos.
BACA JUGA: Waketum PAN Merasa Sudah Ada Lampu Hijau dari TKN Jokowi – Ma’ruf
Ditemui usai diskusi di bilangan Jakarta Pusat akhir pekan lalu, Syarief menjelaskan bahwa pertemuan itu bertujuan sharing ide antara Partai Demokrat dengan Jokowi. di mana Partai Demokrat menyampaikan 14 programnya sebagai usulan kepada Jokowi.
Menurut Syarief, partainya berharap pemerintahan mendatang mau mengakomodir program prioritas dari Demokrat menjadi bagian program pemerintah. Apakah itu berarti Demokrat juga akan memasukkan orangnya ke internal pemerintahan, Syarief buru-buru mengelak.
BACA JUGA: Pernyataan Terbaru Sekjen PAN Terkait Koalisi Indonesia Adil dan Makmur
’’Itu hak prerogatif presiden. Kami tidak bisa mencampuri atau meminta pandangan atau meminta jatah,’’ ucapnya.
Sementara, di parlemen, Syarief memastikan Demokrat tetap berada di tengah. Apa yang dirasa baik akan didukung, dan bila dirasa tidak baik akan dikritisi.
BACA JUGA: Peringkat Perguruan Tinggi: UI Turun, UGM dan Unair Naik
’’Karena kami kan sudah berpengalaman 10 tahun, jadi kami tahu apakah program ini bermanfaat bagi rakyat, diharapkan rakyat atau tidak,’’ lanjut mantan menteri Koperasi dan UKM itu.
Partai tengah seperti PAN tampak masih malu-malu mengutarakan keinginan masuk koalisi pemerintah. Meskipun, hubungan PAN dengan Jokowi juga tidak buruk. PAN pernah menempatkan salah satu kader terbaiknya, Asman Abnur, sebagai Menteri PAN-RB di era pertama Jokowi. Belakangan, Asman mundur karena PAN mendukung Prabowo di Pemilu 2019.
Dalam sejumlah kesempatan beberapa waktu belakangan, Jokowi dan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan tampil bersama di depan publik. Tentu dalam kapasitas sebagai Presiden dan Ketua MPR.
Misalnya saat dua kali momen buka puasa bersama. Baik di Istana Negara maupun di rumah dinas Zulkifli. Juga saat open house di Istana Negara.
Bahkan, momen pertemuan di Istana sempat menjadi rasan-rasan bahwa PAN mulai merapat ke Jokowi. Apalagi, Zulkifli juga salah satu pihak yang mendukung pertemuan Jokowi dan Prabowo pascapemilu.
Sekjen PAN Eddy Soeparno menjelaskan, sikap politik ke depan tidak bisa langsung disampaikan saat ini. meskipun, opsi-opsi yang ada bisa dikatakan sudah terlihat. ’’Akan kami formalkan melalui forum rakernas,’’ terangnya.
BACA JUGA: Cetak KIA atau KTP Anak Bisa Melalui Anjungan Mirip ATM
Dalam rakernas yang akan berlangsung sekitar Juli atau Agustus mendatang itulah, PAN akan menentukan sikap politik.
Yang jelas, tambah Eddy, saat ini tidak ada pernyataan bahwa PAN akan bergabung ke koalisi pemerintahan yang baru. ’’Tidak ada juga tawaran,’’ tambahnya.
Sehingga, pihaknya memilih fokus mengkaji opsi-opsi yang ada di internal partai. Agenda politik PAN yang harus tetap berjalan adalah merealisasikan janji yang diucapkan saat pemilu. (byu/far)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Andre Rosiade: Wajar Gerindra Diajak Gabung Koalisi 01
Redaktur & Reporter : Soetomo