jpnn.com, BOGOR - Sejumlah kepala daerah mengeluhkan kebijakan moratorium penerimaan CPNS yang berlangsung selama empat tahun terakhir.
Disampaikan sejumlah bupati yang bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan, Bogor, Kamis (5/7), kebijakan tersebut berdampak pada kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) di lingkungan pemda.
BACA JUGA: Mekanisme Pendaftaran CPNS Diubah
Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah mengatakan, moratorium CPNS daerah sangat dirasakan di wilayahnya. Khususnya di sektor pendidikan dan kesehatan. Sebab, setiap tahunnya, ada saja ASN yang pensiun dari masa baktinya. "Karena pensiun selama empat tahun terus menerus tapi yang penerimaan ga ada," ujarnya usai pertemuan.
Oleh karenanya, dia berharap, rencana Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan) untuk membuka slot CPNS daerah bisa direalisasikan. "Semoga tahun ini ada, soalnya Pak Menpan sendiri sudah minta formasinya," imbuhnya.
BACA JUGA: Jangan Biarkan Nasib Honorer K2 Terkatung-katung
Hal senada juga disampaikan Bupati Nias Sakhiatuto Laoly. Menurutnya, tidak adanya SDM tambahan cukup merepotkan. Apalagi, kualitas ASN yang ada di Nias saat ini dirasa kurang maksimal. Imbasnya, sejumlah program sedikit terhambat.
Soal rencana pemerintah pusat membangun Online Single Submission (OSS) misalnya, dalam realisasinya di daerah membutuhkan SDM yang kompeten. "Kami punya keluhan anggota kami sekarang pegawai masih yang lama-lama karena rekrutmen fresh udah lama gak ada," ujarnya.
BACA JUGA: Alhamdulillah, Formasi Penerimaan CPNS Sudah Finalisasi
Untuk itu, dalam rencana pembukaan CPNS daerah yang dijadwalkan tahun ini jajarannya mengajukan slot formasi CPNS. "Karena kalau pegawai yang lama-lama, yang 40 tahun udah mau 50 itu gak mungkin lagi, istilahnya mereka SMS aja gak bisa,"imbuhnya.
Seperti diketahui, sejak pemerintahan Jokowi - JK terpilih, pembukaan CPNS dilakukan moratorium. Pemerintah baru membuka lagi pada tahun lalu. Namun hanya di tingkat Kementerian Pusat. Adapun daerah yang pernah membuka CPNS hanya Kalimantan Utara sebagai provinsi baru. Baru tahun ini, pemerintah berencana membuka alokasi CPNS daerah.
Selain persoalan SDM Pemda, ada juga persoalan lain yang dikeluhkan sejumlah bupati ke presiden. Di antaranya soal nasib pegawai honorer, keterlambatan petunjuk pelaksana dan petunjuk teknis Dana Alokasi Khusus (DAK), hingga persoalan program Prona yang dinilai nilai bantuannya terlalu kecil.
Sementara itu, Presiden Joko Widodo mengatakan, pihaknya memang sengaja mengundang sejumlah bupati ke istana guna mendengar keluhan dan persoalan yang di hadapi daerah.
"Kita ingin agar pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten ini betul-betul satu garis lurus, dan setiap kebijakan yang ada di Pemerintahan Pusat bisa dikerjakan secara sinergi," tuturnya. (far)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Kapuspen Kemendagri Pastikan Undangan Pembekalan CPNS Hoaks
Redaktur & Reporter : Soetomo