jpnn.com - JAKARTA - Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid mengaku telah mengusulkan agar pemerintah meminta pengelola jalan tol membebaskan pengguna dari pembayaran. Hal itu disampaikan ketika melihat antrian panjang mengular pada arus mudik, beberapa hari lalu.
Usulan pria yang karib disapa HNW ini, didasarkan pada pertimbangan bahwa kemacetan parah telah menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Tidak saja dari pemberlakuan tarif tol yang cukup mahal tapi juga kesulitan akibat kehabisan bahan bakar minyak (BBM).
BACA JUGA: MPR: Ini Kegilaan Pemerintah
"Kemacetan itu (masyarakat, red) sangat dirugikan. Bensin habis, terus bayar Rp 50 ribu lagi, itu sudah tidak masuk akal. Itu bukan kemauan mereka (masyarakat, red)," ujar HNW, Kamis (7/7).
Menurut HNW, kalau memang jalan tol belum siap, harusnya sudah diketahui sebelum arus mudik tiba. Bukan justru saling menyalahkan.
BACA JUGA: Fahri Hamzah: Pengelola Tol Tutup Mata
“Ke mana saja sebelum lebaran para menteri. Kalau sudah diperkirakan sepeti itu (jalur belum siap sehingga rentan macet,red) harusnya dibatasi masuk ke jalan tol," ujar HNW.
HNW menyarankan pemerintah segera mengevaluasi kondisi yang terjadi, untuk kemudian mengambil langkah-langkah yang diperlukan menghadapi arus balik.
BACA JUGA: Hidayat: Belum Ì„Ada Pernyataan Belasungkawa dari Presiden
"Untuk arus balik harus diselesaikan dengan koordinasi maksimal antara kementerian pekerjaan umum, kementerian perhubungan, agar tidak ada lagi saling lempar tanggung jawab. Sudah tidak minta maaf, belasungkawa, malah lempar tanggung jawab satu sama lain. Saya pikir itu bukan cara yg baik menyelesaikan masalah," ujar HNW.(gir/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... MPR: Harusnya Digembirakan, tapi Kok Dibeginikan
Redaktur : Tim Redaksi