jpnn.com - JAKARTA – Independensi Jaksa Agung Prasetyo dalam mengurus kasus bantuan sosial Pemprov Sumatera Utara dipertanyakan. Salah satunya oleh Mantan Direktur Penyidikan Kejaksaan Agung Chairul Imam.
Dia mengakui, Prasetyo memang mantan jaksa. Tetapi, Prasetyo juga kader partai politik yakni Nasdem. Agung terang-terangan meragukan kapasitas Prasetyo.
BACA JUGA: Pansus Pelindo II Dianggap Hanya jadi Panggung Melawan Jokowi
“Jangan-jangan loyalitasnya ke parpol bukan ke presiden. Lebih baik Jaksa Agung itu orang karier, profesional. Kebebasan sekarang bisa dihambat kalau parpol kuat memengaruhi pimpinan. Artinya, betul-betul harus independen," kata Chairul pada RMOL di Jakarta, Selasa (27/10).
Sikap serupa juag ditunjukkan aktivis Indonesia Corruption Watch (ICW) Donal Fariz. Dia mengatakan, kasus bansos Sumut menjadi bukti kekhawatiran tentang independensi Jaksa Agung.
BACA JUGA: Pemda Diminta Mudahkan PNS Akses Taperum dengan Cara Ini
"Adanya pertemuan di kantor Partai NasDem terkait kasus bansos, tentu ada relasi antara Patrice Rio Capella dan Jaksa Agung sebagai kader partai. Dalam kondisi ini, muncul apa yang disebut loyalitas ganda," ujar Donal.
Donal mengungkapkan, politisasi kasus bansos Sumut juga terlihat dari cara penanganan yang ditunjukkan pihak Kejaksaan Agung. Proses penyelidikan yang seharusnya merupakan kewenangan Kejaksaan Tinggi Sumut ternyata diambil alih Kejaksaan Agung.
BACA JUGA: Budi Gunawan: Revolusi Mental, Polri Harus Melayani
Menurut Donal, hal itu diduga karena adanya aktor intelektual selain Patrice Rio Capella lantaran KPK menawarkan justice collabolator.
"Ngapain KPK nawarin justice collaborator kalau berhenti pada Rio saja? Bisa jadi Rio orang yang melakukan, tetapi ada juga orang yang nyuruh," ujar Donal. (rus)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Yakinkan Obama, Jokowi: Islam di Indonesia Menentang Radikalisme
Redaktur : Tim Redaksi