JAKARTA - Rapat Paripurna DPR yang digelar pagi ini dengan agenda tunggal pengesahan dan penetapan anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) terpilih diwarnai oleh aksi interupsi dari sejumlah anggota DPR.
Interupsi yang dilontarkan oleh sejumlah anggota DPR dalam rapat paripurna yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso, Selasa, (27/3) berkisar masalah kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).
"Ada trend baru di DPR ini, terhadap hal-hal strategis dalam Undang-Undang akan diputuskan di Badan Anggaran (Banggar) atau Komisi. Ini melanggar Tata Tertib dan UU MD3," kata politisi PDI-P Aria Bima.
Usai Aria Bima, interupsi disusul oleh anggota DPR Nudirman Munir. Politisi Golkar itu menyatakan menolak rencana kenaikan harga BBM.
"Saya menolak rencana kenaikan harga BBM. Prioritaskan dulu penyelesaian kasus pajak Wilmar dan mafia pajak Gayus Tambunan. Gayus mengakui di Panja bahwa ada 24 orang lagi yang kelakuannya seperti Gayus tapi belum diusut. Kalau ini diselesaikan tak harus ada kenaikan harga BBM," tegas Nudirman.
Interupsi lain datang dari pihak yang ingin rapat segera dimulai fokus pada penetapan anggota KPU dan Bawaslu."Ketua, batasi saja interupsinya, lanjutkan rapat," kata Gandung Pardiman, anggota Fraksi Partai Golkar. (fas/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Hendardji: Pelayanan Kesehatan Harus 24 Jam
Redaktur : Tim Redaksi