Parmusi Tolak Pilkada Langsung

PADANG -- Ketua Umum Persaudaraan Muslimin Indonesia (Parmusi) Bachtiar Chamsyah menyatakan ketidaksetujuannya terhadap mekanisme pemilihan kepala daeah secara langsung oleh rakyatDua alasan disampaikan mantan mensos itu

BACA JUGA: Angin Kencang Rusak Jaringan PLTU

Pertama, dalam ajaran Islam, pemilihan pemimpin dilakukan lewat musyawarah untuk mufakat, bukan dengan dipilih langsung.

Alasan kedua, mekanisme pilkada langsung memberikan peluang seorang bemental 'bandit' ikut maju bahkan berpeluang memenangkan pilkada"Dalam Islam pemilihan seorang pemimpin dilakukan lewat musyarawarah untuk mufakat

BACA JUGA: Doa Lintas Agama untuk Gus Dur

Dengan pemilihan langsung, tidak saja bandit yang bermain, tapi dia juga berpeluang untuk terpilih menjadi pemimpin suatu daerah," ujar Bachtiar Chamsyah dalam diskusi panel dalam rangka tahun baru Islam 1431 H di Poltekes Sumbar, akhir pekan lalu.

Meski demikian, bukan berarti umat Islam memboikot atau golput dalam pilkadaYang terpenting, katanya, masyarakat harus cerdas memilih pemimpin di pilkada itu

BACA JUGA: Demokrat Juga Dukung Ruhut

Masyarakat jangan sampai terbuai dengan calon pemimpin yang hanya bisa berjanji"Harus dikaji apa yang telah ia perbuat selama ini untuk daerahSeorang pemimpin itu harus satu kata dengan perbuatanKhususnya untuk Sumbar, jelang Pilkada Sumbar kehati-hatian memilih pemimpin sangat menentukan nasib Sumbar ke depanApalagi pascagempa lalu, pembangunan Sumbar akan tertinggal dua atau tiga tahun dibanding daerah lainnya,” lanjutnya

Menanggapi sikap Parmusi, pengamat politik Unand, DR Sri Zulchairiyah kurang sepakat dengan wacana penolakan pemilihan langsung dalam pemilihan kepala daerahPasalnya, pemilihan dengan musyarawah mufakat justru kemunduran demokrasiDia pun menolak dalih berdasar argumen ajaran Islam“Saya rasa, Islam tidak sekaku itu,” ungkapnya

Dia menilai, wacana tentang penghapusan pilkada dan mengembalikannya ke pemilihan lewat DPRD, terlalu aroganAlasan adanya pelanggaran oleh oknum atau biaya yang besar di pilkada, kata Sri, itulah letak tanggung jawab pemerintah serta pelaksana pemilihanPemerintah yang mestinya menekan dampak negatif,  bukan malah mencari-cari masalah untuk melegitimasi penghapusan pemilihan langsung“Yang jelas, gagasan pemilihan lewat lembaga parlemen adalah hal yang kontraproduktif dalam pembangunan demokrasiApalagi sekadar karena faktor pembiayaan yang mahalPendidikan demokrasi itu mahal dan memakan waktu lama,” pungkasnya

Sementara, Gubernur Sumbar, Marlis Rahman juga menyampaikan seruan kepada para kandidat yang akan maju di pilkada 2010Dia katakan, masing-masing calon di kabupaten dan kota serta calon gubernur harus secara sportif bersaingSebagai salah satu calon, Marlis bertekad dengan tim suksesnya untuk berlaku sebagai pemimpin yang sebenarnya

“Silakan masyarakat menilai sendiriPilihlah dengan cerdas dan hati nurani,” ungkapnyaDimintai tanggapan mengenai ide penghapusan pilkada, dia mengatakan, soal pemilihan langsung atau tidak, katanya tidak harus disikapi dengan kaku(ndy,sam/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Din Setuju Pansus Panggil SBY