Saat ini keterwakilan perempuan di legislatif sangat minim bila dibandingkan dengan anggota parlemen dari kalangan pria. Ia menyebut keterwakilan perempuan di DPR saat ini hanya 18 persen. Sedangkan keterwakilan perempuan di DPRD provinsi hanya 16 persen dan di DPRD kabupaten/kota hanya 10 persen. “Ketimpangan ini harus diperbaiki, diubah menuju keadilan dan kesetaraan gender,” katanya.
Dia menegaskan, percepatan peningkatan partisipasi perempuan dalam politik harus diterapkan secara tegas melalui kebijakan khusus sementara atau afirmasi oleh seluruh pemangku kepentingan. “Termasuk KPU (Komisi Pemilihan Umum),” katanya.
Dengan demikian, kesetaraan partisipasi politik perempuan dan laki-laki terjadi secara natural sebagaimana diatur dalam Undang-undang nomor 2 tahun 2011 tentang Partai Politik.
Lebih lanjut Irlang mengatakan, kenyataan bahwa parpol tidak melakukan kaderisasi perempuan dengan baik menjadi preseden buruk ke depan. Sebab, tahapan pemilu memasuki tahapan kritis, yaitu rekrutmen caleg parpol.
“Di sini menjadi ajang pertaruhan parpol dalam mendulang kekuasaan. Dan cara penentuan calon terpilih dengan suara terbanyak telah terbukti adanya tarung bebas pada pemilu 2009 yang sangat memberatkan dan merugikan perempuan,” bebernya.
Karenanya Irlang berharap KPU bisa membuat peraturan untuk mengawal dan mempertegas keterwakilan perempuan. “KPU harus meyakini bahwa peraturan keharusan 30 persen keterwakilan perempuan dalam struktur kepengurusan parpol sampai tingkat daerah merupakan kebijakan untuk memaksa parpol tidak memandang sebelah mata isu keterwakilan perempuan,” katanya. (boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Jokowi Dicurigai Punya Agenda Tersembunyi
Redaktur : Tim Redaksi