JAKARTA - Sikap Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menolak kenaikan harga BBM bersubsidi hingga mengirim surat ke Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) membuat geram Partai Demokrat. Sebagai salah satu partai yang tergabung dalam Sekretariat Gabungan (Setgab), PKS dianggap telah berkhianat.
"PKS khianati pemerintah dan spirit Setgab," tegas Wasekjen DPP Partai Demokrat Ramadhan Pohan di gedung DPR, Senayan, Jakarta, kemarin (22/3).
Menurut dia, partai berlambang padi diapit dua bulan sabit itu telah melanggar hakikat koalisi. Yaitu, tetap bersama pemerintah dalam suka dan duka. Apalagi, lanjut dia, alasan yang diutarakan PKS selama ini dalam melakukan penolakan juga tidak kuat. Menurut Ramadhan, penolakan tidak disertai reasoning yang klir. "PKS main tusuk tidak jelas. Kesannya, PKS seolah-olah tidak tahu atau tak mau tahu situasi perekonomian dan gejolak ekonomi dunia," imbuh anggota Komisi II DPR tersebut.
Sebagai partai politik, dia juga menganggap partai pemilik kursi terbesar keempat di parlemen itu mau enaknya sendiri. Di satu sisi, mau ikut menikmati kekuasaan dan pos tiga menteri strategis. Di sisi lain, tidak mau senasib sepenanggungan dengan pemerintah. "Padahal, 2014 kan masih jauh, tapi indikasi benih-benih (hendak) menelikungnya sudah parah," ujar Ramadhan, lagi.
Lantas, sebagai partai utama koalisi, Demokrat akan mendorong PKS agar keluar dari koalisi? Dia hanya menyatakan bahwa keputusan tetap bertahan atau mundur sepenuhnya ada di tangan PKS. "Kalau disuruh mundur pun memang mereka mau? Sejak dulu banyak pengamat dan publik yang bilang begitu, tapi nggak dijalankan tuh," sindirnya.
Dia menyarankan PKS agar kembali membantu pemerintah untuk mengatasi persoalan ekonomi. Selanjutnya, ikut pula menyosialisasikan ke rakyat terkait dengan kebijakan ekonomi yang ada. "Jika sikap plinplan seperti sekarang dipelihara, rakyat pasti kecewa. Publik ingin PKS tidak disorientasi, mau nikmat sendiri dan kanan kiri oke," ungkapnya.
PAN yang merupakan salah satu anggota koalisi juga merasa tidak nyaman dengan manuver PKS soal BBM. Wakil Ketua Fraksi PAN Viva Yoga Mauladi mengatakan, kalau mau menolak kenaikan harga BBM, PKS harus menolak pembahasan APBN Perubahan 2012.
"Ini (PKS, Red) tidak konsisten dan kurang patut. Politik itu seharusnya hitam putih. Jangan sampai soal BBM begini digunakan untuk menaikkan pencitraan masing-masing partai," sindir anggota Komisi IV DPR itu.
Viva menyebut, selama ini logika ekonomi yang mendasari kenaikan harga BBM belum tersosialisasikan dengan baik oleh pemerintah. Wajar saja, kata dia, muncul gerakan masyarakat yang menolak kenaikan BBM. "Tapi, gerakan ini jangan dimatikan," tegasnya.
Menurut Viva, gerakan civil society didorong ke arah daya kritis yang independen. "Kalau ini dimatikan, proses demokrasi tidak akan berjalan," ujar Viva. Dia menambahkan, PAN menolak pelibatan TNI dalam pengamanan aksi demonstrasi penolakan kenaikan harga BBM.
Sementara itu, PKS tak terlalu terpengaruh oleh semua serangan balik tersebut. "Ini masalah terbuka kok. Hitungan-hitungannya jelas. Jadi, nggak usah terlalu dibawa ke dunia perasaan. Politik jangan dikelola dengan cara orang-orang "melo"," kata Sekjen DPP PKS Anis Matta.
Dia meyakinkan PKS hanya mencoba untuk realistis. "Kecuali, memang tidak ada opsi lain atau opsi yang kita tawarkan itu terlalu sulit bagi pemerintah. Masalahnya menjadi lain," ujarnya.
Anis menegaskan, PKS mengajak untuk memperbaiki paket kebijakan energi nasional secara menyeluruh. Dengan begitu, harga BBM domestik tidak rentan dengan perubahan harga internasional
"Kalau pemerintah bisanya cuma menaikkan harga BBM saat harga (minyak dunia) naik atau menurunkannya saat harga turun, mending cabut saja UU yang menyebutkan pemerintah sebagai penetap harga. Buka saja harga pasar," kata wakil ketua DPR itu.
Kalau pemerintah ingin tunduk pada harga pasar, lanjut Anis, undang-undangnya harus diubah dulu. Tetapi, persoalan tersebut sudah pernah diputuskan Mahkamah Konstitusi (MK). Intinya, pemerintah harus tetap menjadi penentu harga.
"Karena itu, pemerintah sebaiknya memiliki kebijakan yang fundamental dan berjangka panjang sehingga tidak reaktif dan rentan terhadap perubahan harga internasional," jelas Anis.
Anis menambahkan, PKS tidak tengah bermanuver atau memanfaatkan sentimen publik terhadap kenaikan harga BBM untuk meningkatkan citra partai. "Itu sama dengan orang menuduh BLT (bantuan langsung tunai) juga untuk pencitraan," tuturnya.
"Bagi saya, political marketing sudah mati. Tidak ada gunanya. Lebih bagus kita berfokus pada konten (substansi masalah, Red) saja. Jangan kita bawa ke alam perasaan," tandas Anis. (dyn/pri/c7/agm)
BACA ARTIKEL LAINNYA... DPD Dinilai Tidak Sensitif
Redaktur : Tim Redaksi