JAKARTA – Ketua Umum DPP Partai Bulan Bintang (PBB), MS.Kaban, khawatir modus pencurian suara pada Pemilu 2009 masih akan terjadi pada Pemilu 2014 mendatang.
Kondisi tersebut dimungkinkan jika penyelenggara Pemilu tidak juga berbenah diri, di tengah ketidakberdayaan parpol-parpol kecil lain dalam membiayai saksi di semua Tempat Pemilihan Suara (TPS) yang ada.
“Siapa yang menjamin suara-suara di TPS tidak akan hilang? Karena yang menjadi kelemahan kita, partai ini (PBB, red) kan belum sempat korupsi, jadi belum ada dana yang kuat membiayai saksi-saksi yang jumlahnya kita perkirakan mencapai 600 ribu orang," kata Kaban di gedung KPU, Jakarta, Rabu (23/5).
Jika honor saksi Rp 50 ribu per orang, kata Kaban, berarti hanya untuk saksi saja satu partai harus mengeluarkan anggaran sebesar Rp 30 miliar,” katanya di gedung KPU, Jakarta, Rabu (23/5).
Menghadapi kondisi ini, Kaban menilai harus ada komitmen dari semua pihak untuk melakukan perbaikan. Semisal terkait masalah uang, KPU dinilai perlu memerketat aturan termasuk pengawasan penggunaan dana parpol, agar tidak sampai disalahgunakan membiayai kecurangan-kecurangan.
Hal lain, KPU dan sejumlah pihak juga perlu memastikan keakuratan data hasil pemilihan nantinya. “Mereka (polisi) kan juga ikut menyaksikan. Demikian juga petugas KPU di TPS-TPS, tapi anehnya data (hasil perhitungan) mereka (seperti pada Pemilu 2009 lalu,red) kadang berbeda dengan data yang kita (parpol) terima,” katanya.
Langkah lain, selama ini yang baru terjadi menurut Kaban, parpol diminta membuat pakta integritas. Namun belum pernah terjadi KPU bersumpah di depan parpol, akan menyelenggarakan Pemilu dengan jujur.
“Jadi kalau keburukan penyelenggara Pemilu yang lalu bisa dihilangkan pada 2014, kita optimis Pemilu akan berlangsung benar-benar demokratis. Karena semisal untuk suara dari sejumlah pelosok yang ada, bahkan ada TPS yang untuk mencapai ibukota provinsi, memakan waktu seminggu baru sampai,” katanya.(gir/jpnn)
Kondisi tersebut dimungkinkan jika penyelenggara Pemilu tidak juga berbenah diri, di tengah ketidakberdayaan parpol-parpol kecil lain dalam membiayai saksi di semua Tempat Pemilihan Suara (TPS) yang ada.
“Siapa yang menjamin suara-suara di TPS tidak akan hilang? Karena yang menjadi kelemahan kita, partai ini (PBB, red) kan belum sempat korupsi, jadi belum ada dana yang kuat membiayai saksi-saksi yang jumlahnya kita perkirakan mencapai 600 ribu orang," kata Kaban di gedung KPU, Jakarta, Rabu (23/5).
Jika honor saksi Rp 50 ribu per orang, kata Kaban, berarti hanya untuk saksi saja satu partai harus mengeluarkan anggaran sebesar Rp 30 miliar,” katanya di gedung KPU, Jakarta, Rabu (23/5).
Menghadapi kondisi ini, Kaban menilai harus ada komitmen dari semua pihak untuk melakukan perbaikan. Semisal terkait masalah uang, KPU dinilai perlu memerketat aturan termasuk pengawasan penggunaan dana parpol, agar tidak sampai disalahgunakan membiayai kecurangan-kecurangan.
Hal lain, KPU dan sejumlah pihak juga perlu memastikan keakuratan data hasil pemilihan nantinya. “Mereka (polisi) kan juga ikut menyaksikan. Demikian juga petugas KPU di TPS-TPS, tapi anehnya data (hasil perhitungan) mereka (seperti pada Pemilu 2009 lalu,red) kadang berbeda dengan data yang kita (parpol) terima,” katanya.
Langkah lain, selama ini yang baru terjadi menurut Kaban, parpol diminta membuat pakta integritas. Namun belum pernah terjadi KPU bersumpah di depan parpol, akan menyelenggarakan Pemilu dengan jujur.
“Jadi kalau keburukan penyelenggara Pemilu yang lalu bisa dihilangkan pada 2014, kita optimis Pemilu akan berlangsung benar-benar demokratis. Karena semisal untuk suara dari sejumlah pelosok yang ada, bahkan ada TPS yang untuk mencapai ibukota provinsi, memakan waktu seminggu baru sampai,” katanya.(gir/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Baru Tiga Parpol Serahkan Berkas Perbaikan Bacaleg
Redaktur : Tim Redaksi