Partai Belum Tentu Mengikuti Rekomendasi GNPF

Senin, 30 Juli 2018 – 20:21 WIB
Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah. Foto: Humas DPR RI

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Fahri Hamzah mengatakan hasil rekomendasi pertemuan Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) Ulama soal calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) belum tentu sama dengan keputusan partai politik (parpol).

GNPF sebelumnya merekomendasikan Prabowo Subianto menjadi capres berpasangan dengan Ketua Majelis Syura Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Salim Segaf Aljufri, atau Ustaz Abdul Somad. "Itu capres dan cawapres versi GNPF ya, tapi versi partai kan bisa berubah," kata Fahri di gedung DPR, Jakarta, Selasa (30/7).

BACA JUGA: Pemerintah Harus Ambil Alih Masalah BPJS Kesehatan

Fahri mengatakan sekarang ini yang menjadi masalah di parpol adalah karena semua beranggapan jika tidak punya perwakilan capres atau cawapres akan berdampak negatif terhadap perolehan suara pemilu legilsatif.

Sebab, ada riset yang konsisten bahwa siapa yang punya calon akan mendapat limpahan suara dari popularitas kandidat. "Itulah semua partai mengejar keterwakilan. Saya kira itu bisa dimengerti," jelasnya.

BACA JUGA: Ratusan Santri Jalan Kaki 320 Km Demi Cak Imin Cawapres

Karena itu, ujar Fahri, kalau dilihat sekarang hampir semua survei menyatakan partai nomor satu PDI Perjuangan dan kedua adalah Partai Gerindra.

Nah, kata Fahri, Joko Widodo (Jokowi) sekarang dinisbatkan sebagai penguasa inkumben yang dimotori PDI Perjuangan. Sedangkan di kubu oposisi dinisbatkan ke Prabowo.

BACA JUGA: Kata Prabowo soal AHY dan Nama Cawapres Hasil Ijtimak Ulama

"Maka kalau ada pasangan calon dia (partai lain) pengin jadi wakil supaya mengerek suara partainya juga," katanya.

Apalagi, lanjut Fahri, pemilihan 2019 akan menggunakan sistem langsung yang perhitungan suaranya menguntungkan partai besar. Karena itu, ujar dia, partai kecil dan menengah bisa hilang alias tidak lolos parliamentary threshold (PT) 4 persen akibat tidak mampu mengerek diri menjadi partai menengah atas.

"Orang lupa bahwa Pemilu 17 April 2019 itu adalah ladang pembantaian bagi partai kecil dan menengah. Itu sadis, nanti partai habis tuh," ungkap Fahri.

Karena itu, Fahri berpandangan penentuan posisi cawapres tidak akan mudah selesai. Dia memprediksi, paling cepat 9 Agustus 2018.

"Bahkan ada yang akan deal itu 10 (Agustus) malam. Bisa bisa sejam dua jam (jelang masa pendaftaran berakhir) deal itu baru tercapai," katanya. (boy/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Amien Rais Sebut Anies Baswedan Tak Punya Peluang Lagi


Redaktur & Reporter : Boy

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler