Partai Buruh: Ketimpangan Sosial Harus Dihapuskan di Bumi Indonesia

Jumat, 26 Januari 2024 – 15:56 WIB
Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyatakan ketimpangan sosial harus dihapuskan di Indonesia dalam kampanye terbuka di Mimika, Papua Tengah, Jumat (26/1). Foto: source for JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyatakan ketimpangan sosial harus dihapuskan di Indonesia.

Hal itu disampaikan dalam kampanye terbuka di Mimika, Papua Tengah, Jumat (26/1).

BACA JUGA: Buruh di Jombang Dukung Pasangan AMIN Karena Satu Alasan

Said Iqbal menyampaikan serangkaian inisiatif yang bertujuan untuk mengurangi ketimpangan sosial di Indonesia. 

“Kami berkomitmen untuk mengatasi permasalahan ekonomi yang telah lama membelah masyarakat kita, di mana kesenjangan antara kaya dan miskin semakin melebar,” kata Said Iqbal.

BACA JUGA: Partai Buruh Kampanye Akbar di Bekasi, Targetkan Lolos ke Senayan

Dia menjelaskan pihaknya akan memperjuangkan kenaikan upah sebesar 15 persen di seluruh Indonesia.

"Termasuk di Papua, untuk menjamin kehidupan yang lebih baik bagi para buruh,” lanjutnya.

Dia menjelaskan kenaikan upah ini diharapkan dapat membantu memperkecil gap antara kaya dan miskin, serta membawa keadilan sosial yang lebih besar di seluruh Indonesia.

Selain itu, Partai Buruh berkomitmen untuk memberikan jaminan sosial yang meliputi kebutuhan dasar seperti makanan, pendidikan, perumahan, air bersih, dan jaminan pengangguran. 

"Kami percaya bahwa langkah-langkah ini esensial dalam membangun masyarakat yang lebih adil dan sejahtera," tegasnya.

Partai Buruh juga menekankan pentingnya pengembalian tanah ulayat dan tanah adat kepada suku-suku di seluruh Indonesia. 

“Kami percaya bahwa Papua, sebagai bagian integral dari Indonesia, harus menikmati kemakmuran yang lebih besar dibandingkan daerah lainnya,” ujar Said Iqbal.

Selain itu, Partai Buruh akan memperjuangkan agar tenaga kerja asing tidak menguasai tambang-tambang di Papua, Morowali, dan lokasi lainnya, serta memastikan bahwa orang lokal dan warga Indonesia mendapatkan prioritas dalam menempati posisi-posisi penting.

Said Iqbal juga menegaskan bahwa setiap aktivitas penambangan dan eksplorasi di tanah adat dan tanah ulayat harus mendapatkan izin dari rakyat Papua dan para kepala suku.

"Prinsip ini juga berlaku di seluruh Indonesia. Tidak boleh ada pelanggaran hak asasi manusia dan kekerasan oleh negara terhadap rakyatnya," tuturnya.

Dia menjelaskan rakyat yang berjuang harus mendapatkan kesempatan yang sama untuk menyuarakan pendapat mereka tentang kemiskinan, dan lingkungan hidup harus dilindungi dari kerusakan akibat penambangan.

Said Iqbal menambahkan, berdasarkan survei internal di lingkungan buruh dan kelas pekerja lainnya, Partai Buruh telah menunjukkan peningkatan dukungan signifikan.

"Dengan kehadiran Partai Buruh di Senayan, maka gini rasio dapat diperkecil hingga 0,2 dan ketimpangan sosial dapat dihapuskan dari tanah Papua dan tanah adat di seluruh Indonesia harus kembali kepada rakyat," pungkas Said Iqbal.(mcr8/jpnn)


Redaktur : Elvi Robiatul
Reporter : Kenny Kurnia Putra

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Tag

Terpopuler