jpnn.com - JAKARTA -DPP Partai Demokrat bakal mengabaikan saran pemecatan Ketua Harian DPP PD sebagaimana disarankan Anggota DPR RI Fraksi Demokrat, I Gede Pasek Suardika. Menurut Pasek, Syarif Hasan dinilai tak becus bekerja. Wakil Ketua DPP Demokrat, Max Sopacua menilai tidak mungkin usulan dari seorang Pasek bakal ditindaklanjuti ke DPP PD.
"Ya saya kira gak mungkin lah usulan satu orang yang tidak pada posisi strategis ditindaklanjuti," kata Max ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (30/1).
BACA JUGA: Komisi I DPR Bentuk Panja Frekuensi
Dikatakan, untuk memverifikasi dan menindaklanjuti usulan pemecatan seseorang di internal PD tidak seperti yang disebutkan Pasek. Sebab, masih ada Ketua Umum Susilo Bambang Yoduoyono yang punya otoritas mengambil tindakan atas kinerja Syarief Hasan.
"Tidak dari sebuah proses yang ada dari luar. Ya kita lihat saja nantinya, tapi di bawah itu kami anggap sebagai masukan-masukan," ujar Max.
BACA JUGA: Mantap Brata untuk Amankan Pemilu 2014
Anggota Komisi I DPR itu juga menilai persoalan yang terjadi saat ini lebih pada konfrontasi antara Pasek-Sayarief Hasan. Di mana Pasek merasa kurang puas dengan apa yang dibuat oleh DPP mengenai masalah surat pemecaatannya.
"Kemudian merambat dan saya kira itu adalah sebuah saran saja dari Pak Pasek kepada DPP gitu ya. Tapi segala sesuatu kita putuskan secara bersama, tidak semata-mata saran dari seseorang," jelasnya.
BACA JUGA: Nasib Pemekaran 4 Daerah Diputus Hari Ini
Ditambahkan, untuk memberhentikan atau mengangkat seseorang menduduki jabatan di internal PD, ada perangkat yang melakukan verifikasii dan mengevaluasi sejauh mana plus minusnya sebuah keputusan. "Jadi saya menganggap apa yang disampaikan Pasek adalah letupan-letupan aja," tandasnya.
Sedangkan terkait fakta bahwa Syarif Hasan tak mampu mengangkat elektabilitas partai, Max memilih tak mengomentarinya karena tidak punya posisi strategis untuk menyampaikan pandangan terhadap penilaian kinerja Syarif Hasan.
"Saya tidak pada posisi strategis untuk menyampaikan itu, karena bagaimanapun juga yang disebut elektabilitas itu adalah persoalan yang menyangkut jalannya roda partai bukan hanya di pusat saja tapi di daerah-daerah," tuntasnya.(Fat/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Nilai Tes Bukan Penentu Kelulusan Honorer K2
Redaktur : Tim Redaksi