JAKARTA--Meski belum final, namun dari pandangan awal fraksi di rapat paripurna, Jumat (30/3), mayoritas menyatakan menolak rencana pemerintah menaikan harga BBM. Partai koalisi pemerintah yang sebelumnya diprediksi akan menguasai suara di paripurna, ternyata justru meninggalkan Partai Demokrat sendirian.
Fraksi Golkar, memandang kenaikan harga BBM subsidi saat ini belum tepat. Golkar juga menyerahkan sepenuhnya kewenangan pengelolaan subsidi energi kepada pemerintah.
Fraksi PKS, menilai perencanaan dan penyusunan APBN 2012 yang dilakukan pemerintah lemah. Perencanaan anggaran dan pengelolaan korporasi terkait subsidi energi juga dinilai gagal. PKS pun menyatakan tidak tepat bila kesalahan tersebut dilimpahkan kepada rakyat dengan menaikan harga BBM. Rencana pemerintah pun ditolak mentah-mentah.
Fraksi PPP, meminta pemerintah untuk bisa kembali mengatur subsidi BBM dengan tepat. Untuk itu saat ini kenaikan BBM dinilai belum perlu.
Fraksi PKB, setelah melihat kondisi yang ada termasuk perkembangan kondisi makro secara global, menilai kenaikan BBM bukanlah satu-satunya cara menyelamatkan APBN. Untuk itu kenaikan harga BBM sementara ditunda.
Pernyataan dari partai-partai koalisi pemerintah ini, semakin memperkuat suara penolakan sebelumnya yang telah lebih dulu disampaikan PDIP, Gerindra dan Hanura. Sedangkan Fraksi Partai PAN, menggunakan bahasa yang lebih halus. Meski dapat memahami besaran subsidi energi yang harus ditanggung pemerintah, F-PAN yakin pemerintah bisa mengatasi perencanaan anggaran dengan lebih baik.
Sementara dengan kondisi ini, hanya Fraksi Partai Demokrat saja yang mendukung rencana pemerintah menaikan BBM. Dalam pandangan mini fraksi, Partai Demokrat berpandangan bahwa asumsi makro yang telah ditetapkan sebagai dasar penyusunan APBN-P 2012 cukup realistis dalam mengadaptasi perubahan kondisi ekonomi global.(afz/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Jafar Klarifikasi Pencopotan Ketua Fraksi
Redaktur : Tim Redaksi