jpnn.com, JAKARTA - Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menawarkan lima poin kontrak politik untuk siapa pun yang ingin berkoalisi di Pilpres 2019.
Ketua Divisi Komunikasi Publik DPP Demokrat Imelda Sari mengatakan, pada 9 Juli 2018 lalu, Majelis Tinggi melakukan rapat. Dari rapat itu, ada tiga opsi seperti yang disampaikan SBY. Yakni, bersama Jokowi, bersama Prabowo, dan membentuk suatu koalisi alternatif.
BACA JUGA: PKS Konsisten Tidak Akan Dukung Jokowi, Demokrat Main Aman
Menurut Imelda, dari tiga opsi itu semuanya harus memenuhi kriteria yang dituangkan dalam sebuah kontrak politik.
Yakni, pertama, ideologi berbasis Pancasila. Kedua, kesejahteraan rakyat di mana capres dan cawapres harus pro dan menjadi pelindung rakyat miskin dan kecil. Ketiga, hukum dan keadilan yang tidak tebang pilih. Keempat, check and balances. Kelima, menjaga persatuan dan kesatuan.
BACA JUGA: Legawa, Hanura Tidak Akan Paksa Jokowi
"Lima kriteria atau kontrak politik untuk kriteria calon presiden dan wakil inilah yang menurut kami salah satu entry point untuk berkoalisi," kata Imelda dalam diskusi Jokowi Memilih Cawapres di Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (14/7).
Dia mengatakan, berkoalisi juga harus sama dalam soal visi misi, memiliki chemistry, dan program kerja yang bis dibahas bersama-sama, bukan oleh salah satu partai saja.
BACA JUGA: Sibuk Bicara Paslon, Programnya Lupa Dibahas
BACA JUGA: Jokowi belum Aman, Cawapres Harus Berelektabilitas Tinggi
Menurut Imelda, Partai Demokrat memang melihat ada potensi 40 persen suara pemilih pemula. Nah, ujar Imelda, ini tentu menjadi salah satu basis pemikiran partainya menjagokan ikon Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menjadi capres atau cawapres.
"Kami melihat hasil-hasil survei dalam cawapres salah satu yang tertinggi itu Mas AHY," katanya. (boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Presidential Threshold 20 Persen Rusak Iklim Demokrasi
Redaktur & Reporter : Boy