jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Umum Partai Teddy Gunaidi meminta jangan ada pihak-pihak yang menyebarkan info sesat terkait Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU P3).
Menurutnya, unjuk rasa dan protes bisa dilakukan ketika aturan itu belum disahkan atau masih tahap rancangan.
"Tetapi ketika sudah disahkan, tentu ada mekanismenya, yaitu melakukan judicial review ke MK, bukan malah menyebarkan informasi sesat atau turun ke jalan," ujar Teddy dalam keterangan yang dikutip, Jumat (27/5).
Teddy menjelaskan berdasarkan UU 9 Tahun 98 tentang Kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum, ada asas proporsionalitas, yaitu melaksanakan kegiatan sesuai dengan konteks atau tujuan dari kegiatan tersebut.
"Jadi jika masih dalam pembentukan UU, masih dalam RUU, maka tujuan dari unjuk rasa adalah agar DPR tidak mengesahkan RUU menjadi UU. Jika sudah disahkan, lalu unjuk rasa, maka hal itu sudah melenceng dari asas proporsionalitas," ungkapnya.
Dia mengingatkan DPR tidak bisa membatalkan UU yang telah disahkan, yang bisa melakukan hanyalah MK.
"Tentu salah alamat jika pengunjuk rasa, unjuk rasa di DPR meminta pembatalan UU P3 yang telah disahkan," ujar dia.
Teddy menjelaskan beberapa masyarakat yang akan ikut unjuk rasa terkait hal ini tentu harus diberikan edukasi, jangan mau ikut ajakan yang salah, sehingga tujuan yang diinginkan tidak tercapai.
Para pengunjuk rasa wajib terima putusan MK, kecuali memang tujuan pengunjuk rasa bukan untuk menegakkan konstitusi, tetapi hanya ingin membuat kerusuhan.
"Di MK lah bisa diuji, apakah UU itu bertentangan dengan UUD 45 atau tidak, jika tidak, maka UU yang telah disahkan tidak melanggar aturan," tegasnya.
BACA JUGA: Jubir Partai Garuda Sebut Isu SARA Merusak Negara
Redaktur : Elvi Robiatul
Reporter : Kenny Kurnia Putra