JAKARTA. - Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Kedaulatan, Denny M Cilah menyatakan partainya tidak pernah menggabungkan diri dengan Hanura. Ia menganggap berita penggabungan itu menyesatkan.
"Kami telah diklaim bergabung dengan Partai Hanura. Kami nyatakan tidak benar dan itu berita bohong dan menyesatkan," ujarnya di Jakarta, Senin (11/3).
Menurut Denny, penggabungan partai politik tidak ada dasar hukumnya. Sehingga kalau pun ada kesepakatan antar dua parpol, wujudnya tidak bisa berbentuk peleburan. Melainkan dukung mendukung dan harus jelas bentuk dukungan politik apa yang diberikan.
Namun dalam hal ini, antara Partai Kedaulatan dan Hanura, belum ada kesepakatan sama sekali. Sehingga pemberitaan yang banyak dimuat sejumlah media massa, menurut Denny, sangat mengganggu soliditas Partai Kedaulatan di daerah.
"Komunikasi dengan partai-partai lain banyak kami lakukan. Tapi jangan disalah artikan. Kalau pun harus mendukung kekuatan politik tertentu, maka kami akan melakukannya dengan cara-cara serius, terhormat dan legal. Bukan politik lipstik," tegasnya.
Sebelumnya, Minggu (10/3) kemarin, sepuluh partai politik yang gagal verifikasi faktual diberitakan bergabung dengan Partai Hanura.
Partai-partai tersebut adalah Partai Kedaulatan, Partai Republikan, Partai Nasional Republik, Partai Indonesia Sejahtera, Partai Pemuda Indonesia, Partai Kongres, Partai Damai Sejahtera.
Partai itu menyusul tiga partai yang sudah bergabung sebelumnya dengan Hanura, yaitu Peduli Rakyat Nasional (pimpinan Amelia Yani), Partai Demokrasi Pembaruan pimpinan Laksamana Sukardi dan Partai Penegak Demokrasi Indonesia pimpinan Sukarlan.
Ketua DPP Partai Hanura Saleh Husein mengatakan, dengan bergabungnya parpol ini maka Hanura semakin optimis meraih perolehan dua digit persentase suara di pemilihan umum 2014.(gir/jpnn)
"Kami telah diklaim bergabung dengan Partai Hanura. Kami nyatakan tidak benar dan itu berita bohong dan menyesatkan," ujarnya di Jakarta, Senin (11/3).
Menurut Denny, penggabungan partai politik tidak ada dasar hukumnya. Sehingga kalau pun ada kesepakatan antar dua parpol, wujudnya tidak bisa berbentuk peleburan. Melainkan dukung mendukung dan harus jelas bentuk dukungan politik apa yang diberikan.
Namun dalam hal ini, antara Partai Kedaulatan dan Hanura, belum ada kesepakatan sama sekali. Sehingga pemberitaan yang banyak dimuat sejumlah media massa, menurut Denny, sangat mengganggu soliditas Partai Kedaulatan di daerah.
"Komunikasi dengan partai-partai lain banyak kami lakukan. Tapi jangan disalah artikan. Kalau pun harus mendukung kekuatan politik tertentu, maka kami akan melakukannya dengan cara-cara serius, terhormat dan legal. Bukan politik lipstik," tegasnya.
Sebelumnya, Minggu (10/3) kemarin, sepuluh partai politik yang gagal verifikasi faktual diberitakan bergabung dengan Partai Hanura.
Partai-partai tersebut adalah Partai Kedaulatan, Partai Republikan, Partai Nasional Republik, Partai Indonesia Sejahtera, Partai Pemuda Indonesia, Partai Kongres, Partai Damai Sejahtera.
Partai itu menyusul tiga partai yang sudah bergabung sebelumnya dengan Hanura, yaitu Peduli Rakyat Nasional (pimpinan Amelia Yani), Partai Demokrasi Pembaruan pimpinan Laksamana Sukardi dan Partai Penegak Demokrasi Indonesia pimpinan Sukarlan.
Ketua DPP Partai Hanura Saleh Husein mengatakan, dengan bergabungnya parpol ini maka Hanura semakin optimis meraih perolehan dua digit persentase suara di pemilihan umum 2014.(gir/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... KPU Akomodir Hak Penyandang Cacat
Redaktur : Tim Redaksi