JAKARTA - Peneliti Utama pada Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Ikrar Nusa Bhakti mengatakan, pascareformasi pemerintahan republik ini penuh dengan anomali politik yang sulit dicerna akal sehat. Apapun sistem pemerintahannya, kata Ikrar, pemerintah yang berkuasa kabinetnya selalu warna-warni atau pelangi.
"Dimulai pada era Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) hingga Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), tidak satupun dari mereka itu berani membangun kabinet dengan ideologis partai yang sama. Jadi tidak aneh kalau kabinet dan anggota koalisinya tidak solid karena pandangan mereka tentang pembangunan berbeda," kata Ikrar Nusa Bhakti dalam dialog Pilar Negara bertema "Presidensiil vs Multipartai", di ruang Presentasi Perpustakaan MPR RI, komplek Parlemen, Senayan Jakarta, Senin (23/4).
Sistem presidensiil, lanjut Ikrar ,semakin tidak memperlihatkan makna ketika baru-baru ini PKS dengan lantang menegaskan bahwa partainya punya andil terhadap kemenangan pasangan SBY-Boediono dalam Pilpres 2009 lalu.
"Sebagai suatu pernyataan politik, mestinya SBY selaku pimpinan koalisi dan kepala pemerintahan membalas pernyataan politik PKS itu dengan pernyataan politik pula. Sikap diam SBY itu sesungguhnya memperlemah sistem presidensiil," kata Ikrar Nusa Bhakti.
Dikatakan juga, dalam sistem pemerintahaan Indonesia pihak yang sering jadi penghalang program pemerintah berasal dari partai koalisi pemerintahan. Partai di luar koalisi biasanya jarang jadi penghalang.
"Partai di luar koalisi biasanya mengambil sikap menghalangi keinginan pemerintah setelah ada tanda-tanda dari partai koalisi untuk menentang sebuah kebijakan pemerintah," ujarnya. (fas/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Pelapor Kasus Indosat Dibekuk, Mastel Senang
Redaktur : Tim Redaksi