jpnn.com, JAKARTA - Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera di DPR Jazuli Juwaini menyatakan bahwa PKS kian mantap menjadi oposisi pemerintah.
Menurut Jazuli, bila melihat dan mengevaluasi jalannya pemerintahan di bawah Presiden Joko Widodo alias Jokowi selama tujuh tahun terakhir, PKS justru makin mantap beroposisi.
BACA JUGA: Megawati Minta Jokowi Tegar
"Jangan ragukan sikap oposisi PKS,” tegas Jazuli dalam keterangan tertulisnya, Kamis (2/9).
Jazuli mengatakan itu merespons Presiden Jokowi yang mengundang para ketua umum partai politik pendukung pemerintah ke Istana Negara Jakarta, Rabu (25/8) lalu.
BACA JUGA: Prabowo ke Presiden Jokowi: Kita Tidak Usah Ragu-ragu, Pak
Hal itu, kata Jazuli, dapat dibaca sebagai upaya konsolidasi partai koalisi pendukung Jokowi.
Terlebih lagi, kata dia, PAN ikut bergabung sebagai mitra baru di dalam koalisi.
BACA JUGA: 5 Hasil Rakernas PKS: Dari NKRI sampai Penguatan Oposisi
Jazuli mengatakan bahwa pertemuan itu adalah hal yang biasa saja, dan PKS tetap berpendirian sebagai partai oposisi.
Menurut dia, sejak awal oposisi hadir untuk menjaga demokrasi, menghadirkan check and balances agar pemerintahan tetap on the track berpihak kepada kepentingan rakyat.
Anggota Komisi I DPR itu mengatakan PKS konsisten memerankan oposisi yang konstruktif dalam mengawal jalannya pemerintahan dengan kritik yang membangun.
“Kami juga ingin menjaga kehormatan partai-partai yang sejak awal berjuang mendukung Pak Jokowi. Fair, kan?” katanya.
Sayangnya, lanjut dia, selama tujuh tahun pemerintahan Jokowi, Indonesia belum menampakkan kemajuan signifikan.
Oleh karena itu, PKS bukan hanya tetap menjadi oposisi, tetapi justru makin mantap beroposisi.
Lebih lanjut Jazuli mengatakan PKS melakukan evaluasi pemerintahan Jokowi setiap tahun.
Menurutnya, tiap pemerintahan tentu punya tantangan tersendiri, tetapi tetap harus ada ukuran atau parameter objektif yang digunakan sebagai patokan.
“Dari empat bidang yang kita evaluasi, hasilnya tidak menggembirakan. Makanya kami mantap terus beroposisi secara subtantif," terang Jazuli.
Dia menjelaskan PKS selaku oposisi ingin menjadikan kedaulatan bangsa dalam berbagai dimensinya sebagai visi nasional.
Sebab, ujar Jazuli, ini merupakan syarat negara bisa maju dan keluar dari jebakan middle income trap atau negara berkembang selamanya.
Oleh karena itu, Jazuli menyatakan, diperlukan komitmen kebangsaan yang kuat dan kerja-kerja kolektif seluruh elemen bangsa.
“Bagaimana ekonomi kita berdaulat, rakyat lepas dari kemiskinan, kesenjangan makin flat, artinya tingkat ekonomi dan distribusi kekayaan kian merata di masyarakat. Pembangunan tidak bergantung pada utang luar negeri yang terus bertambah tetapi pada kekuatan kolektif bangsa,” jelasnya.
Kemudian, lanjut Jazuli, bagaimana sumber daya manusia Indonesia bisa berdaya di negeri sendiri, dan dapat bersaing di tingkat global.
“Petani, nelayan, UMKM, pengusaha dan pekerja kita (buruh dan karyawan) menjadi tuan rumah di negeri sendiri, menghadirkan kedaulatan pagan, energi, dan produk dalam negeri,” jelasnya.
Selain itu, lanjut dia, produk dalam negeri juga makin kompetitif di pasar ekspor.
Sebaliknya pula, kata Jazuli, Indonesia mampu menekan laju importasi pangan, energi, dan produk-produk asing yang sebenarnya bisa diproduksi dengan melimpahnya bahan baku hasil bumi, laut, sumber daya alam dan energi.
Jazuli menambahkan di ranah sosial politik, PKS ingin menghadirkan politik yang bermartabat dan demokrasi yang sehat dan subtantif.
Perbedaan pendapat hal biasa dan dapat ditengahi dengan dialog dan musyawarah.
“Merangkul bukan memukul,” tegasnya.
Kemudia, terus mengembangkan silaturahmi kebangsaan dengan seluruh elemen dalam rangka mengukuhkan persatuan, kerja sama, sinergi dan kolaborasi.
“Serta mengukuhkan konsensus nasional yaitu Pancasila dan UUD 1945 sebagai kesepakatan bersama,” katanya.
Menurutnya, harapan-harapan tersebut belum mampu diwujudkan oleh pemerintahan Jokowi selama dua periode ini.
Oleh karena itu, Jazuli menegaskan, PKS makin mantap beroposisi untuk mengawal dan mengoreksi jalannya pemerintahan.
“Mendorong pemerintah merealisasikan transformasi struktural ekonomi yang lebih berpihak pada rakyat dan kemandirian nasional," pungkas Jazuli. (boy/jpnn)
Jangan Sampai Ketinggalan Video Pilihan Redaksi ini:
Redaktur & Reporter : Boy