jpnn.com, JAKARTA - Skor Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) 2017 mencapai 72,011 alias mengalami kenaikan sebesar 2,02 poin dibandingkan 2016 yang sebesar 70,09.
Meskipun capaian pada 2017 masih berada di kategori sedang, tetapi kenaikan skor itu mengindikasikan ada upaya perbaikan yang senantiasa dilaksanakan untuk meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia.
BACA JUGA: Rerata per Hari Ada 4 - 6 Konten Hoaks, dari Pemilu Hingga Honorer K2
Pada pengukuran IDI 2016, skor IDI Provinsi Sumatera Barat berada pada posisi terbawah sebesar 54,41.
Namun, pada pengukuran 2017, Sumatera Barat mengalami kenaikan tertinggi se-Indonesia pada 2017, yaitu sebesar 15,09 poin sehingga menjadi 69,50.
BACA JUGA: Maruf Amin Minta Rakyat Tidak Terpecah Belah karena Beda Pilihan
Hal ini terutama dipengaruhi oleh kenaikan yang cukup siginifikan pada Aspek Lembaga Demokrasi yaitu sebesar 33,90 poin.
"Data IDI memperlihatkan skor aspek lembaga demokrasi senantiasa lebih rendah jka dibandingkan dengan skor pada aspek kebebasan sipil dan hak-hak politik," kata Direktur Politik Dalam Negeri La Ode Ahmad pada Forum Penguatan Demokrasi Indonesia Dalam Menyukseskan Pemilu Serentak 2019 di Provinsi Sumatera Barat yang dihelat di Hotel Pangeran Beach, Sumatera Barat, Rabu (6/2).
BACA JUGA: Please, Jangan Tarik TNI ke Pusaran Politik
Acara yang dihelat Direktorat Politik Dalam Negeri Kementerian Dalam Negeri itu dihadiri beberapa tokoh.
Di antaranya Dekan FISIP Universitas Andalas Nursyirwan Effendi, Direktur SPD August Mellaz, Kasubdit Wasbang Bappenas Dewi Sri Sotijaningsih, Kasubdit FLPP Dedi Taryadi, Kabid Poldagri Provinsi Sumbar Syahlaluddin.
Sementara itu, implementasi nilai demokrasi yang disajikan dari IDI dapat dituangkan dalam bentuk partisipasi masyarakat dalam politik.
La Ode menambahkan, masyarakat memiliki kewajiban untuk terlibat secara langsung terhadap jalannya pelaksanaan proses demokrasi itu sendiri.
Menurut dia, proses demokrasi yang telah berjalan selama ini merupakan bentuk keterlibatan dan peran serta rakyat Indonesia dalam mengawal pelaksanaan pemilihan umum secara nasional maupun pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah.
"Dalam tataran kehidupan politik, implementasi demokrasi ini dapat diwujudkan dengan pemilihan umum (pemilu) yang relatif kondusif dan lancar serta memberikan sebuah kerja demokrasi politik yang baik yang patut kita berikan apresiasi yang tinggi," ujar La Ode.
Menurut dia, partisipasi masyarakat dalam memilih pemimpin pada pemilu merupakan salah satu wujud perbaikan demokrasi, terutama perbaikan lembaga demokrasi.
La Ode menjelaskan, pemilu merupakan salah satu pilar demokrasi sebagai wahana perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan yang demokratis.
"Pemerintahan yang dihasilkan dari Pemilu diharapkan menjadi pemerintahan yang mendapatkan legitimasi yang kuat dan amanah," kata La Ode.
Oleh karena itu, diperlukan upaya dari seluruh komponen bangsa untuk menjaga kualitas pemilu tersebut.
Menurut dia, upaya memperbaiki kualitas pelaksanaan pemilu merupakan bagian dari proses penguatan demokrasi serta upaya mewujudkan tata pemerintahan yang efektif dan efisien.
"Dengan demikian, proses demokratisasi dapat tetap berlangsung melalui pemilu yang lebih berkualitas dan pada saat yang bersamaan proses demokratisasi berjalan dengan baik, terkelola, dan terlembaga," ujar La Ode. (jos/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Selama 2018 Ada 2.564 Bencana, Tak Terkait dengan Politik
Redaktur & Reporter : Ragil