JAKARTA - Anggota Komisi III DPR, Eva K Sundari mengaku sumpek karena hukum Indonesia mengikuti Arab Saudi yang masih percaya sihir. Menurut Eva, di negeri kaya minyak itu, beberapa TKI diputus bersalah atas pengakuan orang lain (majikan-majikan) yang anaknya hilang, sakit akibat praktek sihir para TKI tersebut.
"Konyolnya, anak majikan yang dikatakan hilang beberapa bulan kemudian balik ke rumah segar bugar. Tidak ada kompensasi apapun atas kerugian formil dan material yang dialami TKI," ujar Eva dalam keterangan pers, Kamis (21/3).
Ditambahkan, pasal santet rawan dimanipulasi. Pasal yang diklaimnya untuk melindungi itu, imbuh Eva, malah mengakomodasi mobilisasi kebencian. Selain itu, sambung dia, pasal santet juga lebih banyak mudharatnya dan memundurkan praktek hukum karena memfasilitasi irasionalitas.
"Fungsi hukum untuk menstransformasi masyarakat gagal," ucapnya.
Terkait pembuktian santet, politisi PDI Perjuangan tersebut menerangkan, secara teknis bukti formil mungkin bisa dipenuhi. Karena ada paku, kawat dan lain-lain di dalam perut.
Namun yang menjadi persoalan kata Eva, bagaiamana pembuktian materialnya. Terutama tentang pelaku bahwa yang mengirim adalah X atau Y. "Itu yang bikin gap sehingga rawan untuk mengkriminalisasi seseorang," tandasnya. (gil/jpnn)
"Konyolnya, anak majikan yang dikatakan hilang beberapa bulan kemudian balik ke rumah segar bugar. Tidak ada kompensasi apapun atas kerugian formil dan material yang dialami TKI," ujar Eva dalam keterangan pers, Kamis (21/3).
Ditambahkan, pasal santet rawan dimanipulasi. Pasal yang diklaimnya untuk melindungi itu, imbuh Eva, malah mengakomodasi mobilisasi kebencian. Selain itu, sambung dia, pasal santet juga lebih banyak mudharatnya dan memundurkan praktek hukum karena memfasilitasi irasionalitas.
"Fungsi hukum untuk menstransformasi masyarakat gagal," ucapnya.
Terkait pembuktian santet, politisi PDI Perjuangan tersebut menerangkan, secara teknis bukti formil mungkin bisa dipenuhi. Karena ada paku, kawat dan lain-lain di dalam perut.
Namun yang menjadi persoalan kata Eva, bagaiamana pembuktian materialnya. Terutama tentang pelaku bahwa yang mengirim adalah X atau Y. "Itu yang bikin gap sehingga rawan untuk mengkriminalisasi seseorang," tandasnya. (gil/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Tilang Tak Lagi Sembarangan
Redaktur : Tim Redaksi