jpnn.com - JAKARTA—Presiden Joko Widodo meminta semua penegak hukum dan pihak terkait fokus untuk menyoroti dugaan penggelapan pajak dan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Ini disampaikannya saat membuka rapat terbatas tentang pencegahan, pengawasan terhadap aksi pencucian uang dan penggelapan pajak di kantor kepresidenan, Jakarta, Senin (21/3).
“ Saya minta agar dilakukan langkah konkret untuk mengintegrasikan sistem pelaporan dan analisis transaksi keuangan dengan laporan pajak. Pengawasan akan jauh lebih mudah apabila profiling data nasabah dengan wajib pajak bisa diintegrasikan,” ujar pria yang akrab disapa Jokowi itu
BACA JUGA: TEGANG! Indonesia Tangkap 8 ABK Tiongkok secara Dramatis
Ia juga meminta kerja sama antara lembaga berjalan memberantas penggelapan pajak dan pencucian uang. Terutama PPATK, Kepolisian, Kejaksaan, dan Ditjen Pajak. Lembaga-lembaga tersebut juga diminta melibatkan BI dan OJK untuk mengawasi sektor-sektor yang rawan penggelapan pajak dan TPPU.
“Semua harus betul-betul bekerja sinergis di lapangan. Jangan sampai ada lagi ego sektoral sehingga terjadi gesekan dan benturan dalam penegakan hukum kita. Jangan sampai para penegak hukum pajak justru menjadi ketakutan dalam menjalankan tugasnya, “ tandas Jokowi. (flo/jpnn)
BACA JUGA: Menpar Arief Yahya Bakal Launching Tour de Bintan
BACA JUGA: KPK Tak Ingin Negara Rugi Dua Kali Karena Hambalang
BACA ARTIKEL LAINNYA... Uber Santoso di Tengah Hutan, Almarhum Kolonel Syaiful Tetap Salat
Redaktur : Tim Redaksi