Hal itu karena wacana tersebut masuk dalam pembahasan Tim Sembilan DPP Golkar. Namun, keputusan terakhir berada di Majelis Tinggi partai yang dipimpin Susilo Bambang Yudhoyono.
Sekretaris DPD Partai Demokrat NTT, Jonathan Kana kepada Timor Ekspress (Grup JPNN), membenarkan wacana itu muncul. Namun, jelas Jonathan, keputusan terakhir ada pada Majelis Tinggi partai. "Hasil rapat Tim Sembilan itu sudah disampaikan kepada Majelis Tinggi. Kita menunggu apa keputusan Majelis Tinggi," jelasnya.
Ditanya pergantian pasangan tersebut apakah diperbolehkan dalam aturan partai, mantan anggota DPRD NTT ini mengatakan, mekanisme dalam Partai Demokrat dalam hal penentuan calon kepala daerah adalah pengurus partai di tingkat daerah mengajukan kepada Tim Sembilan.
Setelah itu Tim Sembilan mengajukan ke Majelis Tinggi untuk ditetapkan. Sehingga menurutnya hal itu bisa saja terjadi. "Tergantung pertimbangan dan keputusan Majelis Tinggi," katanya.
Yang terpenting, jelas Jonathan, adalah jajaran pengurus di daerah siap menerima keputusan partai. Dia juga menegaskan, tidak ada perpecahan di interen Partai Demokrat di daerah.
"Yang menentukan itu bukan di daerah melainkan di tingkat pusat sehingga jajaran pengurus partai di tingkat daerah tetap solid untuk mengamankan keputusan partai," katanya. (ito)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Dede Janji Garap Bibit Sepakbola
Redaktur : Tim Redaksi