Dibagian lain, penyebab dibakarnya kantor dan mess milik PT Barat Selatan Makmur Investindo (BSMI) oleh ratusan warga mulai terungkap. Kemarahan massa yang berasal dari gabungan tujuh kampung ini karena beredarnya SMS (short massage service) ke ponsel sejumlah tokoh masyarakat setempat, Kamis (23/2).
SMS gelap yang beredar itu berisi informasi akan diturunkannya 120 anggota TNI untuk mengawali pembangunan pabrik dan mess di Divisi II PT BSMI pada Minggu (26/2). "Ketika mendapatkan SMS gelap itu, seluruh masyarakat wilayah perairan Sungai Mesuji marah," tegas Ajar Etikana, tokoh masyarakat Sritanjung kepada harian ini kemarin.
Bagi masyarakat, lanjut Ajar, pencabutan hak guna usaha (HGU) BSMI merupakan harga mati dan tidak bisa ditawar-tawar lagi. Ia memastikan tidak hanya warga perairan Sungai Mesuji yang sudah benci dengan BSMI, tetapi warga transmigrasi juga menyatakan kekecewaannya. "Pesan gelap yang beredar inilah yang membuat warga mengamuk. Warga sudah tidak bisa lagi menerima keberadaan BSMI dan Lampung Inter Pertiwi (LIP)," ungkapnya.
Kendati demikian, sambung Ajar, pihaknya mengaku tidak mengetahui secara persis oknum yang mengirimkan SMS gelap kepada masyarakat perairan Sungai Mesuji. "Jadi salah besar kalau polisi mengungkap provokator pembakaran kantor dan mess BSMI dari masyarakat," katanya.
Menurut Ajar, kekesalan ratusan warga yang berasal dari Sritanjung, Nipahkuning, Keagungandalam, Sungaimenang, Pagardewa, Karangsia, itu karena lambannnya penyelesaian sengketa lahan yang terjadi antara masyarakat tiga kampung dengan BSMI. "Ini juga disebabkan Pj.Bupati Mesuji terlalu sibuk untuk mempertahankan jabatannya. Jadi, bukan mengurusi masalah yang sedang dialami masyarakat," tukasnya.
Tidak hanya itu. Pj.Bupati Mesuji Albar Hasan Tanjung kerap kali menghalang-halangi rombongan Komisi II dan Komisi III DPR RI saat hendak berkunjung ke Sritanjung, Nipahkuning, dan Keagungandalam, beberapa waktu lalu. Kali terakhir, rombongan Panja Konflik dan Sengketa Lahan DPR RI sengaja ditahan di Rumah Makan Sari Kuring, Unit II, Tulangbawang.
"Kami perhatikan sudah dua kali rombongan DPR selalu ditahan di suatu tempat. Sehingga, kami tidak bisa menyampaikan aspirasi secara langsung kepada wakil rakyat di pusat. Intinya, Pj.Bupati tidak berpihak ke masyarakat," keluh Ajar.(gan/yud/jpnn/ary)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Mantan Wadir Narkoba Klaim Kasusnya Direkayasa
Redaktur : Tim Redaksi