jpnn.com - JAKARTA - Anggota Komisi IX DPR RI Gede Pasek Suardika menilai pemecatannya dari DPR dan Partai Demokrat memiliki banyak keanehan. Pasalnya, pemecatan dilakukan tanpa melewati mekanisme yang sesuai dengan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) partai.
Menurut Pasek, seorang kader Demokrat yang akan diberikan sanksi seharusnya sudah terlebih dulu melalui mekanisme di Komisi Pengawas (Komwas). Komwas nantinya melakukan investigasi dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Kehormatan.
BACA JUGA: Dekat dengan Anas, Saan Tetap Aman
"Nampaknya saya ini spesial lewat jalan tol. Nazar dulu kan juga dipanggil dulu beberapa kali, Angie juga begitu. Saya diajak ngopi saja belum pernah," ujarnya kepada wartawan di markas PPI, Duren Sawit, Jakarta Timur, Jumat (17/1).
Pria asal Bali ini akan mempelajari dulu surat pemecatan yang telah diserahkan oleh Partai Demokrat hari ini. Ia menegaskan siap mengambil langkah hukum jika merasa diperlakukan tidak adil. Keputusan Pasek terkait langkah hukumnya akan diungkapkan pekan depan.
BACA JUGA: Klaim Ibas tak Urusi Dana Kongres Demokrat
Lebih lanjut, Pasek menuturkan bahwa surat pemecatan dirinya diteken oleh Ketua Harian Partai Demokrat Syarif Hasan dan Sekjen Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono alias Ibas. Pasek bahkan menuding pemecatan dirinya dilatarbelakangi kondisi emosional Syarir terkait kasus videotron yang tengah menjerat putranya, Rivan Affan.
"Yang tanda tangan surat itu Pak Syarif dan Ibas. Munggin waktu itu Pak Syarif lagi pusing mikirin videotron," tandasnya. (dil/jpnn)
BACA JUGA: Agus Marto Sebut Nazar Bohong Besar
BACA ARTIKEL LAINNYA... Anas Curhat ke Loyalis Lewat Surat
Redaktur : Tim Redaksi