Pasrahkan Luthfi ke KPK, PKS Ingin Dongkrak Kinerja

Hasil Kesimpulan Rapat Majelis Syura PKS

Senin, 13 Mei 2013 – 01:01 WIB
JAKARTA - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) selama dua hari ini mengadakan Rapat Majelis Syuro. Sekretaris Jenderal PKS, Taufik Ridho mengatakan, rapat itu untuk melaporkan kegiatan DPP PKS selama tiga bula ini kepada Majelis Syura.

"Itu kita laporkan ke Majelis Syuro untuk diklarifikasi action-action kita oleh Majelis Syuro," ujar Taufik di Kantor DPP PKS, Jakarta, Minggu (12/5) malam.

Ia menerangkan, ada beberapa kesimpulan yang diputuskan dalam rapat tersebut. Pertama, Majelis Syuro menerima dan menyetujui laporan DPTP (Dewan Pimpinan Tingkat Pusat)  terkait dinamika internal. "Evaluasi DPP disepakati dan Majelis Syuro mengamanahkan untuk melakukan penanganan komprehensif isu hukum politik sosial ekonomi dan moral," ujarnya.

Kemudian terkait masalah sosial ekonomi, Taufik menyatakan, semua pejabat publik PKS harus memperjuangkan kebijakan yang berpihak kepada kepentingan masyarakat dan daya saing nasional. Sementara itu terkait kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), TPKS akan menyampaikan pendapat setelah pemerintah secara resmi menyampaikan sikap mereka kepada DPR.

Dari sisi politik, seluruh pejabat publik PKS diminta bekerja optimal untuk melayani kepentingan publik. Seluruh calon anggota dewan dari PKS pusat sampai daerah diminta bekerja secara optimal, sportif dan kompak dalam merealisasikan target partai, yakni masuk menjadi tiga besar dalam pemilihan umum legislatif 2014 nanti. "Seluruh pejabat publik eksekutif maupun legislatif harus meningkatkan interaksi langsung kepada masayarakat," kata Taufik.

Sementara itu terkait masalah hukum yang menyeret bekas Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq, partai yang kini dipimpin Anis Matta itu menyerahkan sepenuhnya ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Meski demikian PKS berharap KPK tetap bertindak independen, adil, transparan, tidak diskriminatif dan berpegang pada peraturan perundang-undangan.

"PKS mengimbau KPK bekerja secara profesional dalam hal adanya kinerja KPK yang tidak profesional. PKS akan mengawasi atau menempuh jalur hukum," terangnya. (gil/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Pemerintah Didesak Segera Masukkan Anti Narkoba ke Kurikulum

Redaktur : Tim Redaksi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler