JAKARTA - Mantan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham), Patrialis Akbar mengingatkan, untuk membenahi Lembaga Pemasyaratan (Lapas) dan Rumah Tahanan (Rutan) jangan gunakan pendekatan kekuasaan.
"Tidak ada gunanya pendekatan kekuasaan dan jabatan dipakai untuk membenahi Lapas dan Rutan," kata Patrialis Akbar, dalam diskusi "Kerusuhan LP Tanjung Gusta, Siapa Bertanggung jawab?" di pressroom DPR, Senayan Jakarta, Kamis (18/7).
Menteri, wamen atau pejabat negara terkait memang harus sering-sering datang ke Lapas. "Tapi jangan untuk marah-marah. Yang mereka butuhkan adalah dialog," tegas dia.
Warga negara yang karena putusan pengadilan harus masuk dalam Lapas, lanjut Patrialis Akbar, sesungguhnya butuh pembinaan dari berbagai pihak, termasuk dari aparatur penyelenggara dan pejabat negara.
"Mereka ada di situ karena sedang bermasalah dengan hukum makanya perlu pembinaan yang sangat serius. Tidak ada satu pun manusia berkehendak untuk tinggal di Lapas," tegas politisi Partai PAN itu.
Peristiwa Tanjunggusta dan kaburnya sejumlah napi dari Lapas Batam menurut Patrialis, lebih disebabkan karena keputusasaannya terhadap sistem pembinaan di Lapas.
"Ada di antara mereka yang sudah berusaha untuk baik tapi harapan untuk dapat remisi tak kunjung datang. Makanya mereka nekat," ujar Komisaris Utama PT BA itu.
Dikatakannya, semasa dia menjadi menkumham, ratusan napi yang memasuki masa asimilasi dan dicarikan pekerjaan, tidak satupun yang kabur.
"Pagi hari mereka berangkat kerja dan sore hari dengan kesadaran sendiri balik lagi Lapas. Negara yang baik mestinya membuka kembali kesempatan hidup layak dan manusiawi bagi mantan narapidana itu. Dengan begitu, mereka akan merasakan betapa baiknya negara memperlakukan dia. Jangan malah kekuasaan yang selalu dipertontonkan kepada mereka," ungkap mantan anggota DPR itu.
Demikian juga halnya dengan mantan napi yang ingin jadi petani produktif. Negara yang baik mestinya mencarikan lahan buat mereka dan selama di Lapas diberi keterampilan bertani sebagaimana yang pernah dilakukan disejumlah Lapas. "Tidak satupun di antara mereka itu yang kabur," tegas Patrialis.
Bahkan untuk meyakinkan kondisi sesungguhnya di Lapas, pihaknya mengajak Presiden SBY ke Lapas Tangerang dan SBY langsung mengucurkan dana APBN Rp1 triliun.
"Hanya saja dana tersebut tidak mulus pencairannya karena DPR memasukkannya dalam APBNP," ungkap Patrialis Akbar. (fas/jpnn)
"Tidak ada gunanya pendekatan kekuasaan dan jabatan dipakai untuk membenahi Lapas dan Rutan," kata Patrialis Akbar, dalam diskusi "Kerusuhan LP Tanjung Gusta, Siapa Bertanggung jawab?" di pressroom DPR, Senayan Jakarta, Kamis (18/7).
Menteri, wamen atau pejabat negara terkait memang harus sering-sering datang ke Lapas. "Tapi jangan untuk marah-marah. Yang mereka butuhkan adalah dialog," tegas dia.
Warga negara yang karena putusan pengadilan harus masuk dalam Lapas, lanjut Patrialis Akbar, sesungguhnya butuh pembinaan dari berbagai pihak, termasuk dari aparatur penyelenggara dan pejabat negara.
"Mereka ada di situ karena sedang bermasalah dengan hukum makanya perlu pembinaan yang sangat serius. Tidak ada satu pun manusia berkehendak untuk tinggal di Lapas," tegas politisi Partai PAN itu.
Peristiwa Tanjunggusta dan kaburnya sejumlah napi dari Lapas Batam menurut Patrialis, lebih disebabkan karena keputusasaannya terhadap sistem pembinaan di Lapas.
"Ada di antara mereka yang sudah berusaha untuk baik tapi harapan untuk dapat remisi tak kunjung datang. Makanya mereka nekat," ujar Komisaris Utama PT BA itu.
Dikatakannya, semasa dia menjadi menkumham, ratusan napi yang memasuki masa asimilasi dan dicarikan pekerjaan, tidak satupun yang kabur.
"Pagi hari mereka berangkat kerja dan sore hari dengan kesadaran sendiri balik lagi Lapas. Negara yang baik mestinya membuka kembali kesempatan hidup layak dan manusiawi bagi mantan narapidana itu. Dengan begitu, mereka akan merasakan betapa baiknya negara memperlakukan dia. Jangan malah kekuasaan yang selalu dipertontonkan kepada mereka," ungkap mantan anggota DPR itu.
Demikian juga halnya dengan mantan napi yang ingin jadi petani produktif. Negara yang baik mestinya mencarikan lahan buat mereka dan selama di Lapas diberi keterampilan bertani sebagaimana yang pernah dilakukan disejumlah Lapas. "Tidak satupun di antara mereka itu yang kabur," tegas Patrialis.
Bahkan untuk meyakinkan kondisi sesungguhnya di Lapas, pihaknya mengajak Presiden SBY ke Lapas Tangerang dan SBY langsung mengucurkan dana APBN Rp1 triliun.
"Hanya saja dana tersebut tidak mulus pencairannya karena DPR memasukkannya dalam APBNP," ungkap Patrialis Akbar. (fas/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Patok Batas Sering Picu Konflik dengan Negara Tetangga
Redaktur : Tim Redaksi