JAKARTA - Mantan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Patrialis Akbar mengatakan moratorium remisi terhadap narapidana korupsi dan teroris yang diinisiasi oleh Wakil Menkumham Denny Indrayana telah membebani Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
"Saya katakan moratorium remisi narapidana dan teroris itu telah membebani Presiden SBY karena di DPR sendiri yang saya tahu akan mengajukan hak interpelasi kepada presiden," kata Patrialis Akbar, di Jakarta, Rabu (4/4).
Selain telah membebani presiden, politisi Partai PAN itu juga menilai moratorium tersebut secara bersamaan telah melanggar sejumlah undang-undang dan peraturan serta konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
"Moratorium remisi terhadap narapidana korupsi dan teroris jelas-jelas melanggar Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan," jelasnya.
Selain itu juga bertentangan dengan KUHAP dan UU Remisi yang mengadopsi Konvensi PBB tahun 1995 karena Indonesia menganut teori rehabilitasi bukan deterrence effect theory, ungkap Patrialis Akbar. (fas/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Hadapi PKS, Kesabaran Demokrat Habis
Redaktur : Tim Redaksi