jpnn.com, JAKARTA - Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PB PMII) menilai Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) merasa frustasi menghadapi Pemilihan Umum (Pemilu) 2019.
Direktur Lembaga Pemilu dan Demokrasi PB PMII, Yayan Hidayat menyebut ada banyak kasus pidana terkait pemilu yang tak mampu diselesaikan oleh penyelenggara.
BACA JUGA: Advokat Peradi Siap Bantu Selesaikan Perselisihan Hasil Pemilu 2024
"Terdapat rasa frustasi yang dialami oleh penyelenggara Pemilu. Sebab, ada sejumlah kasus pidana yang tidak dapat diselesaikan," kata Yayan dalam Seminar Pendidikan dan Pelatihan LKD PB PMII-Bawaslu RI di Hotel Aone Jakarta, Rabu (10/8).
Dia menyebutkan berkaca pada Pemilu 2019, Bawaslu memproses 7.598 laporan dan temuan.
BACA JUGA: Suara PPP Diprediksi Moncer di Pemilu 2024, Ini Sebabnya
Namun, hanya 548 temuan dan laporan tindak pidana pemilu yang di proses di pengadilan 380 di antaranya telah inkracht.
"PMII patut mengambil peran sekaligus berpartisipasi dalam mengawasi dan memantau pemilihan 2024," jelasnya.
Dia menjelaskan pada Pemilu 2024, akan menghadirkan kompleksitas mulai dari pengakomodasian hak pilih, desain teknis kepemiluan hingga pelaksanaan pemungutan suara.
Tak hanya itu, menurut dia, perkembangan internet yang beriringan dengan maraknya buzzer yang mengakibatkan disinformasi.
"Secara garis besar, perang siber di dunia maya dicontohkan dalam berbagai macam ekspresi seperti flaming, trolling, cyber bullying, hate speech dan seterusnya. Bahkan, kerap kali buzzer melakukan manipulasi informasi sehingga berujung pada konflik politik," jelasnya.
Di sisi lain, Plt Kepala Puslitbangdiklat Bawaslu Ibrahim Malik Tanjung mengajak masyarakat untuk mengangkat girah memantau proses tahapan pemilu dan pemilihan.
"Kami mendorong partisipasi civil society dalam pengawasan pemilu dengan membangun kesadaran politik, melalui konsep pencegahan," jelas Ibrahim.(mcr8/jpnn)
Redaktur : Elvi Robiatul
Reporter : Kenny Kurnia Putra