PBB Lombok Tengah Menilai Molornya Mutasi Karena Bupati dan Wabup Tak Sejalan

Senin, 10 April 2023 – 23:53 WIB
Anggota DPRD Kabupaten Lombok Tengah dari Fraksi Partai Bulan Bintang (PBB) Legewarman saat ditemui awak media di Praya. Foto: Edi Suryansyah/JPNN.com

jpnn.com, LOMBOK TENGAH - Anggota DPRD Kabupaten Lombok Tengah dari Fraksi Partai Bulan Bintang (PBB) Legewarman, melihat molornya mutasi di Pemkab dilandasi ego politik. 

Selain itu, ia juga menilai bahwa Bupati Lombok Tengah Lalu Pathul Bahri, dan Wakil Bupati H. M Nursiah tidak kompak. 

BACA JUGA: Video Adu Jotos Sopir Travel dan Penjemput Jemaah Umrah di Lombok Viral, Ini yang Terjadi

Legewarman menduga molornya mutasi yang sempat diwacanakan pada bulan Januari 2023 lalu itu karena pembagian kuota pejabat yang belum pas bagi kedua pimpinan daerah itu. 

"Kemungkinan saja patut diduga seperti itu (pembagian kuota pejabat, red). Karena ini molor sekali," tegasnya saat ditemui awak media di Praya, pada Senin (10/4) siang. 

BACA JUGA: Kesal Laporan Tak Digubris, Warga Lombok Gelar Aksi Galang Dana di Kantor Polisi

Menurutnya, jika memang molornya mutasi tersebut karena adanya pertimbangan lain dari Bupati, maka ia memintanya untuk membuka hal itu kepada publik agar jelas. 

"Kalau memang ada pertimbangan, lalu pertimbangan seperti apa?" ujarnya. 

BACA JUGA: Kabar Gembira Bagi Nakes di Lombok Tengah, Pemkab Akan Rekrut 1.031 PPPK

Ketua DPC PBB Lombok Tengah ini juga menyarankan Lalu Pathul Bahri untuk tidak menampakkan ketidak harmonisanya kepada masyarakat. 

"Kalau dilihat sekarang itu sangat nampak, orang awam aja bisa melihat kenapa bisa molor sampai 3 bulan," ucapnya. 

Legewarman juga meminta Bupati dan Wakil Bupati untuk tidak terlalu egois dalam menjalankan roda pemerintahan. 

"Ini yang harus dituntaskan oleh Pemda, jangan sampai yang seharusnya menjadi barang rahasia ini ditampakkan begitu saja," ucapnya. 

Di sisi lain, Legewarman menyarankan kepada Bupati untuk segera melakukan mutasi. 

Bukan tanpa alasan, pria yang akrab disapa Lege itu melihat bahwa sampai saat ini masih banyak kursi jabatan strategis di sejumlah dinas tanpa penghuni. 

Akibatnya, kata Lege, hal itu menjadi pemicu terhambat eksekusi anggaran tahun 2023.

Oleh karena itu, mutasi pejabat sangat penting agar eksekusi anggaran tahun 2023 dapat berjalan sesuai perencanaan.

"Karena ini sudah diwacanakan sejak bulan Januari lalu, tetapi sampai sekarang belum dilakukan," katanya. 

Selain itu, pihaknya juga berharap agar Bupati dan Wakil Bupati dapat menaruh orang-orang yang tepat saat mutasi nanti. 

"Ini yang sering kami minta agar Pak Bupati lebih tegas untuk menaruh orang dalam jabatan," pungkasnya. (mcr38/jpnn) 


Redaktur : M. Adil Syarif
Reporter : Edi Suryansyah

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler