jpnn.com, JAKARTA - Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah mengalokasikan USD 1,7 juta ke Indonesia untuk melindungi masyarakat miskin dan kelompok rentan dalam rangka Dana Tanggap dan Pemulihan Covid-19.
Kepala Perwakilan PBB Indonesia Valerie Julliand program itu menawarkan solusi masa depan yang lebih berkelanjutan dan lebih inklusif untuk semua.
BACA JUGA: Wakil Ketua DPR Kecam Kekejaman Israel dan Minta PBB Tegas
Pasalnya, kelompok rentan yang menanggung dampak lebih berat dari pandemi dan mengalami kesulitan dalam pemulihan.
Empat badan PBB yaitu ILO, UNAIDS, UNDP dan UNHCR bersinergi dalam proyek “Employment and Livelihood” selama lebih dari satu tahun terakhir.
BACA JUGA: Rusia Ditendang dari Dewan HAM, Indonesia Peringatkan PBB
Empat badan PBB itu memberikan dukungan kepada penerima manfaat melalui tiga cara: mendukung pelatihan kewirausahaan dan pengembangan usaha; memberikan pengembangan keterampilan untuk meningkatkan penghasilan; dan mempromosikan pasar tenaga kerja yang setara dan inklusif, serta bebas dari diskriminasi.
Valerie mengatakan meski proyek dan program “Employment and Livelihood” beroperasi dalam waktu pendek, tetapi terbukti memberikan dampak positif yang signifikan.
BACA JUGA: Palestina Memohon kepada PBB, Aksi Israel di Yerusalem Timur Tak Bisa Dibiarkan
“PBB menetapkan target sangat tinggi dalam hal bagaimana kami memberikan pelayanan kepada masyarakat Indonesia,” kata kata Valerie dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Kamis (21/4).
Valerie mengatakan dampak terberat dari Covid-19 menimpa masyarakat di Indonesia, khususnya para perempuan, anak muda, orang dengan HIV/AIDS (ODHA), penyandang disabilitas, dan pengungsi.
Proyek itu telah mengakselerasi pemulihan perekonomian untuk mereka yang tinggal di kawasan tertinggal, terutama kawasan timur Indonesia meliputi Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Gorontalo, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Papua, dan Papua Barat melalui pengembangan kapasitas.
Menurut dia, program Employment and Livelihood juga membangun tempat kerja yang inklusif terutama mengarusutamaan kesetaraan gender.
Oleh karena itu, ini telah membangun kemampuan kewirausahaan dan berbagai keterampilan bagi lebih dari 4,000 perempuan dan kelompok rentan lainnya.
"Termasuk mereka yang tinggal di daerah tertinggal," ucap Valerie.
Dia membeberkan setidaknya ada 6.000 sumber daya manusia (SDM), aparatur sipil negara (ASN), serta mitra sosial turut terlibat dalam pelaksaan proyek – yang juga turut berkontribusi pada capaian tujuan pembangunan keberlanjutan (TPB), khususnya dalam hal kesetaraan gender dan prinsip pemulihan ekonomi.
"Dampak kesenjangan keterampilan pada pasar tenaga kerja akibat Covid-19 mendorong proyek untuk mempererat kolaborasi antara pemerintah, pekerja dan pengusaha mempercepat tindakan pemulihan ekonomi secara inklusif," beber Valerie.
Direktur ILO untuk Indonesia dan Timor Leste Michiko Miyamoto mengatakan proyek singkat ini telah mencapai sebagian besar target bahkan melampauinya.
“Bootcamp bagi perusahaan rintisan telah diikuti oleh 98 start-ups. Pelatihan kewirausahaan secara daring juga berhasil menjangkau 1634 UMKM untuk pelatihan rencana bisnis dalam pengembangan produk dan jaringan,” tambah Michiko.
Proyek satu tahunan ini ditutup dengan diskusi tripartit dengan pembahasan terkait strategi untuk mempromosikan pemulihan inklusif bersama dengan Vivi Yulaswati, Staf Ahli Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Bidang Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan; Elly Rosita Silaban, Presiden Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI); dan Danang Girindrawardana, Direktur Eksekutif Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo).
"Diharapkan Indonesia mengambil tindakan nyata dan mendorong inklusivitas, dan sektor swasta dan asosiasi bisnis perlu merespons ketidaksetaraan atau kesenjangan yang sangat tinggi yang disebabkan oleh pandemi Covid-19," tegas Michiko. (mcr10/jpnn)
Redaktur & Reporter : Elvi Robiatul