jpnn.com - JAKARTA - Para kader Partai Bulan Bintang (PBB) siap menghadapi Pemilu 2024 dengan menjauhi politik uang.
Kesiapan tersebut ditandai dengan digelarnya Bimtek Anggota DPRD Partai Bulan Bintang, di Jakarta, 27-30 September 2023.
BACA JUGA: Sekjen PBB Ajak Para Kadernya Mengabdi Sepenuhnya Pada Rakyat
Dalam Bimtek, para kader PBB menjauhi praktik korupsi dengan memahami aturan yang ada.
Ajakan antara lain disampaikan Direktur Sosialisasi dan Kampanye Antikorupsi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Amir Arief.
BACA JUGA: Kedaulatan Pangan Jadi Isu yang Dibawa PDIP Pada Pemilu 2024
Dia menilai parpol penting mencegah praktik penyalahgunaan kewenangan dalam kontestasi pemilu.
Misalnya, dengan menyusun Pedoman Sistem Integritas Partai Politik (SIPP).
BACA JUGA: Dari Atas Vespa, AMIN Sapa Warga Jombang
"Dengan demikian parpol dapat mengimplementasikan langkah-langkah dan strategi antikorupsi pada kadernya yang akan menjabat sebagai kepala daerah,” ujar Amir saat menjadi narasumber pada Bimtek Anggota DPRD Partai Bulan Bintang, Jakarta, Jumat (29/9).
Bimtek Anggota DPRD Partai Bulan Bintang mengangkat tema 'Membangun Integritas Partai Politik Yang Anti Money Politic'.
Menurut Amir, upaya politik uang juga telah menjadi kebiasaan di masyarakat dan bukan hal yang mudah.
Untuk memutus rantai politik uang memerlukan integritas dari para politikus.
Selain itu juga perlu upaya dari masyarakat yang berintegritas dalam menolak praktik tersebut.
Dalam pandangan KPK, parpol adalah salah satu dari tiga komponen penting untuk menciptakan mekanisme politik yang cerdas dan berintegritas.
Parpol seyogyanya memiliki peranan penting dalam kontestasi politik di Indonesia.
Parpol menjadi pemegang suara rakyat yang mengantarkan para kadernya duduk pada jabatan publik, baik eksekutif maupun legislatif dengan tugas dan wewenang membuat kebijakan atau undang-undang yang berkaitan erat dengan kepentingan rakyat.
“Pemilu sekarang ini bukan lagi kontestasi ideologis, tetapi saling sikut antarsesama kader partai untuk mendapat suara dengan bermain politik uang,” katanya.
Menurut Amir, kepemimpinan partai politik dalam pencegahan politik uang sangat penting.
KPK juga siap menjadi mitra PBB dalam memberikan pendidikan antipolitik uang.
“Terima kasih kepada pimpinan PBB yang setiap tahun memberikan pendidikan antikorupsi ke para kader di setiap kegiatan bimtek,” katanya.
Sementara hasil kajian KPK terkait politik uang menjelaskan bahwa sebanyak 72 persen pemilih menerima politik uang.
Setelah dibedah, sebanyak 82 persen penerimanya adalah perempuan dengan rentang usia di atas 35 tahun.
Faktor terbesar perempuan menerima politik uang tersebut karena faktor ekonomi, tekanan dari pihak lain, permisif terhadap sanksi dan tidak tahu tentang politik uang.
“Politik uang sama dengan sumber masalah sektor politik. Politik uang yang lebih populer dengan istilah ‘Serangan Fajar’ adalah tindak pidana yang memicu terjadinya korupsi,” kata Amir. (gir/jpnn)
Jangan Lewatkan Video Terbaru:
BACA ARTIKEL LAINNYA... Pesan Bu Mega di Rakernas PDIP: Jangan Gentar Sedikit pun Menghadapi Kepungan dan Manuver Politik
Redaktur & Reporter : Kennorton Girsang