jpnn.com, JAKARTA - Delegasi Republik Indonesia (Delri) telah mendaftarkan 2.590 nama pulau ke UNGEGN (United Nations Group of Experts on Geographical Names) dalam pertemuan ke-30 UNGEGN dan konferensi ke- 11th UNCSGN (United Nations Conference on Standardization of Geographical Names) di Markas Besar PBB, New York pada 7-18 Agustus 2017.
Dengan demikian Gasetir pulau yang berisi informasi (nama, koordinat dan lokasi) pulau yang telah dibakukan namanya di PBB hingga Juli 2017, yaitu sebanyak 16.056 pulau.
BACA JUGA: Penerimaan PBB Minim, Pemko Keliling Kecamatan hingga Buka Konter di Mal
Menurut Deputi Kedaulatan Maritim Kemenko Bidang Kemaritiman Arif Havas Oegroseno, Indonesia telah mencatat sebanyak 17.504 pulau yang masuk dalam wilayah kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
"Masih ada 1.448 pulau yang memerlukan proses validasi dan verifikasi," ujar Arif di Jakarta, Sabtu (19/8).
BACA JUGA: Yusril Tegaskan PBB Siap Tampung Anggota HTI dan FPI
Dengan perubahan cuaca dan berbagai anomali alam, muncul sejumlah pulau dan hilangnya pulau karena abrasi. Karena itu verifikasi pulau dan nama pulau terus dilakukan guna kepastian geografi Indonesia.
Semantara, Deputi Havas menjelaskan, pendaftaran nama rupa bumi di PBB sebagai suatu kegiatan administratif sangat penting dilakukan bagi negara anggota PBB.
"Tujuannya untuk menjaga standar penamaan pulau agar satu pulau tidak memiliki nama yang berbeda-beda," tegasnya.
BACA JUGA: Pastikan PBB Tetap Moderat, Yusril Khawatirkan Radikalisme Pancasila
Namun, Arif mengingatkan yang perlu diingat, pendaftaran nama bukan berarti suatu pengakuan kedaulatan PBB terhadap suatu pulau.
"Posisi PBB, khususnya UNGEGN sudah jelas, yaitu hanya menetapkan standarisasi penamaan dan tidak memberikan suatu pengakuan kedaulatan atau pengakuan apa pun tentang status hukum suatu pulau," urai pakar hukum laut internasional tersebut.(chi/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... PBB Bakal Uji Materi UU Pemilu, PAN?
Redaktur & Reporter : Yessy