jpnn.com, JAKARTA - Civil society menilai kecurangan Pemilu yang terjadi jelang Pilpres 2024 mayoritas menguntungkan pasangan calon nomor urut dua, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Masyarakat sipil juga menganggap Presiden Joko Widodo (Jokowi) menunjukkan konsistensinya melakukan kecurangan untuk melanggengkan Gibran.
BACA JUGA: Pesan Anies untuk Jokowi: Jangan Negeri Ini Diatur Pakai Selera dan Perasaan
Hal itu disampaikan sejumlah narasumber dalam diskusi "Pemilu Curang Menyoal Netralitas Presiden hingga Laporan Kemhan ke Bawaslu" yang digelar PBHI di Tebet , Jakarta, Kamis (25/1).
Hadir sebagai narasumber, yaitu Pengamat Militer Connie Rahakundini Bakrie, Pakar Hukum Tata Negara Bivitri Susanti, Peneliti BRIN Prof. Poltak Partogi Nainggolan, akademisi Bivitri Susanti, Gufron Mabruri dari Imparsial, dan Julius lbrani dari PBHI Nasional.
BACA JUGA: Connie Sebut Jokowi Lakukan Kejahatan terkait Pernyataan Boleh Kampanye di Hadapan Jajaran TNI
Julius Ibrani menyampaikan Presiden Jokowi menunjukkan konsistensinya ingin mencurangi pemilu dengan menyebutkan seorang presiden boleh berkampanye dan berpihak di Pilpres.
"Dia (Jokowi) konsisten mengurangi syarat di pemilu mulai dari pendaftaran sampai kampanye, seorang presiden. Baru kali ini dia menunjukkan dia bukan man of contradictions. Tetapi konsisten kecurangan syarat," kata Julius.
BACA JUGA: Baliho Bergambar Prabowo-Gibran dan Jokowi Muncul di Jakarta, Ada Karikatur Gestur Dua Jari
Menurut Julius, Jokowi tidak menjelaskan secara utuh mengenai seorang presiden boleh berkampanye atau berpihak. Sebab, dalam Undang-Undang Pemilu, seorang presiden harus mengajukan cuti untuk melakukan kegiatan tersebut.
"Kalau presiden lagi cuti, namanya presiden bukan? Bukan. Ketika SBY cuti jadi presiden, presiden defenitifnya siapa? Wakilnya. Ketika menlu dua hari cuti tugas luar negeri, kan, diganti, ada Plt-nya. Ketika Luhut Binsar Pandjaitan sakit di Singapura satu bulan, dia cuti, diganti," kata Julius.
Julius menilai Jokowi hendak membajak syarat-syarat ini. Jokowi berkali-kali menggunakan citranya supaya rakyat tahu cawapres nomor dua ialah anaknya presiden.
"Jadi, ketika Pak Presidennya mengasih beras itu ngasih kode kalau mau berasnya lancar terus pilih anaknya presiden. Itu jelas. Inilah kenapa definisi kepala negara berubah jadi kepala rumah tangga," kata dia.
Dia juga menilai Jokowi telah mengubah definisi kepala pemerintahan menjadi kepala rumah tangga. Dia mencontohkan Jokowi saat membagikan bansos selalu terdapat spanduk Prabowo-Gibran. Kemudian, Jokowi ketika berbicara terkesan menempatkan Prabowo di sebelahnya.
"Itu dia (Jokowi) sedang mengubah dirinya bertransformasi menjadi seorang Gibran. Jadi, secara politik yang membagikan bansos, yang mengucapkan presiden boleh berkampanye bukan presiden Jokowi tetapi Gibran. Kita harus berani bilang begitu, ya. Jadi, kita harus bilang dia kapan harus jadi kepala negara, kepala pemerintahan, dan kapan kepala rumah tangga," kata dia.
Selain itu, lanjut Julius, banyak program pemerintah yang sifatnya populis dibajak oleh Kementerian Pertahanan (Kemenhan). Hal itu hanya untuk menguntungkan Prabowo Subianto yang merupakan Menhan sekaligus Capres.
Dia mencontohkan program sumur bor yang bisanya dikerjakan PUPR, lalu food estate yang bisa digarap Kementan, dan lain-lainnya.
"Kita enggak bodoh bangsa ini bangsa berpendidikan. Besok bagi-bagi laptop itu dia bilang IT Security. Tinggal dilabeli security," kata dua.
Direktur Imparsial Gufron Mabruri menganalisis kecurangan demi kecurangan di Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Menurut Gufron, serentetan kasus menyangkut netralitas dan dugaan kampanye terselubung Prabowo Subianto.
"Dari kasus-kasus yang kita kumpulkan baik sebelum dan selama masa kampanye. Saya berani mengatakan karena berdasarkan kasus yang kita kumpulkan. Mayoritas ketidaknetralan kecurangan pemilu menguntungkan paslon 02, Prabowo-Gibran. Itu kasus yang kita kumpulkan. Secara langsung atau tidak langsung, secara terbuka atau terselubung," kata Gufron.
Dia memerinci kasus kecurangan pemilu yang menguntungkan kandidat pasangan 02. Misalnya, pembangunan sumur bor air di sejumlah wilayah di Indonesia. Menurut Gufron, kegiatan itu menggunakan anggaran kementerian pertahanan yang dijalankan melalui Universitas Pertahanan.
"Di Jawa Tengah, Jawa Barat, Banten, NTB, dan di wilayah lain. Itu jelas anggaran kementerian pertahanan. Proyek dijalankan Universitas Pertahanan," kata Gufron.
Dugaan kecurangan diperparah pernyataan Prabowo dalam kegiatan-kegiatan itu. Meski tak jelas soal kampanye, tetapi Prabowo jelas-jelas meminta dukungan.
"Dalam peresmian ada statement-statement yang akhirnya meminta dukungan. 'Saya tidak berkampanye, tetapi boleh dong kalau minta dalam hati'," kata Gufron menirukan ucapan Prabowo.
Selain itu, dugaan kecurangan lain juga disorot Gufron terkait pertemuan APDESI. Dalam pertemuan itu, Prabowo diundang sebagai Menhan. Termasuk, undangan Kementerian Agama untuk menghadiri workshop kemandirian pondok pesantren.
"Jadi, jabatannya sebagai Menteri Pertahanan menjadi ruang untuk memanfaatkan kegiatan-kegiatan kementerian lembaga untuk tujuan politik elektoral tadi," kata Gufron.
Selain itu, dia menyoroti Kasus BEM UI Melki Sadek Huang yang diintimidasi. Kemudian kasus babinsa di Jakut yang melakukan pendataan warga setelah Prabowo datang untuk satu program.
Menurut Gufron, ada beberapa catatan umum berdasarkan hasil pemantauan pihaknya. Pertama, kecurangan pemilu yang melibatkan pejabat dan aparatur negara merupakan suatu situasi yang sangat negatif bahkan destruktif bagi demokrasi di Indonesia.
"Masa depan demokrasi Indonesia. Masa depan HAM Indonesia. Ada satu situasi yang harus diselamatkan. Masa depan Indonesia yang dipertaruhkan, yang diacak-acak oleh Presiden Jokowi," kata Gufron. (tan/jpnn)
Simak! Video Pilihan Redaksi:
BACA ARTIKEL LAINNYA... Singgung Gerakan Mahasiswa, Aktivis YLBHI Yakin Kekuasaan Jokowi Tak Berlangsung Lama
Redaktur & Reporter : Fathan Sinaga