jpnn.com - JAKARTA - Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mendesak Kementerian Agama (Kemenag) mencabut peredaran buku "Sejarah Kebudayaan Islam (SKI)" untuk Kelas VII MTs Kurikulum 2013. Pasalnya, dengan menyebutkan makam wali sebagai contoh dari berhala masa kini, tim penulis buku dari Ditjen Pendis Kemenag secara langsung menciptakan konflik terbuka di tengah keharmonisan umat beragama.
"Yang paling mendesak buku itu harus dicabut dari peredaran dulu," kata Wasekjen PBNU, H Abdul Mun’im DZ, kepada wartawan, di kantor PBNU Jakarta, Selasa (16/9), menanggapi peredaran buku SKI untuk kelas VII MTs terbitan Kemenag 2014.
BACA JUGA: Tidak Semua Buku Jadi Tanggungan Siswa
"Buku itu beredar akibat orang Kemenag terlalu sibuk mengurusi proyek, sehingga, muatan materi yang menggangu keharmonisan umat beragama bisa lolos cetak. Ini keteledoran Kemenag dan jajarannya. Mereka mengkhianati amanah dan mandat yang diberikan rakyat untuk menjaga ketertiban dan kerukunan kehidupan umat beragama," tegas Mun’im.
Karena itu Mun’im mengingatkan Kemenag tidak boleh dijadikan untuk kepentingan segelintir umat Islam. "Kemenag itu institusi negara. Karena itu, harus bekerja dalam rangka menciptakan kerukunan dan keharmonisan umat beragama," imbuh Mun’im.
BACA JUGA: Guru dan Murid Masih Adaptasi
Dia katakan, Kemenag seharusnya mengutamakan pelayanan pendidikan untuk umat banyak, bukan sibuk berurusan dengan proyek-proyek singkat dengan mengabaikan konten-konten kurikulum yang membuat ketegangan di tengah masyarakat.
Dijelaskannya, kalimat yang menyinggung SARA itu terdapat dalam buku pedoman untuk guru SKI Kelas VII MTs. BAB I tentang Kearifan Nabi Muhammad SAW, pada buku pedoman itu memerintahkan guru untuk meminta peserta didik agar mendiskusikan tentang perbandingan antara kondisi kepercayaan Makkah dengan kondisi kepercayaan sekarang.
BACA JUGA: Buku Kurikulum Baru SMA/SMK Dibagi 2 Kelompok
Lalu disebutkan bahwa masih ada yang menyembah berhala, mempercayai benda-benda, dan selalu meminta kepada benda-benda.
"Berikutnya pada poin lain disebutkan bahwa berhala sekarang adalah kuburan para Wali," kutipnya.
Lebih lanjut, Mun’im juga membeberkan surat Kepala MTs Irsyaduth Thullab, Tedunan, Wedung, Demak, Faiq Aminuddin. Dalam suratnya kepada PBNU mengatakan, contoh yang menyebutkan berhala sekarang adalah kuburan para wali tentu tidak sesuai dengan ajaran yang dianut oleh warga NU.
"Tidak tepatlah bila buku ini dijadikan sebagai buku pegangan guru. Sangat disayangkan adanya kalimat yang menyatakan bahwa kuburan wali adalah berhala, maka sudah seharusnya buku ini perlu segera dikaji ulang dan direvisi," pungkas Mun’im, mengutip surat Faiq Aminuddin.(fas/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Dewan Pendidikan Nasional Akhirnya Dibentuk
Redaktur : Tim Redaksi