Oleh sebab, menanggapi putusan tersebut, Ketua Umum PBNU, KH.Said Aqil Siradj, di Jakarta, Kamis (4/10) meminta agar segera dilakukan Peninjauan Kembali (PK) untuk yang kedua kalinya atas vonis tersebut. “(PK) itu pernah bisa dilakukan dua kali. Dan yang ini juga harus bisa.”
Said menilai, alasan Hak Azasi Manusia (HAM) yang dipakai MA dalam memutus perkara tersebut, tidak tepat. “Kalau dikatakan melanggar HAM, produsen narkotika lebih dari sekedar melangar HAM. Mereka merusak bangsa dan merenggut hak hidup orang-orang yang terpengaruh mengkonsumsi narkotika.”
Menurutnya, dalam kacamata hukum Islam berdasarkan kajian Imam Al Ghazali, hukuman terhadap pelaku kejahatan dibagi dalam empat kelompok. Yaitu, bahwa ada yang melakukan kejahatan karena pengaruh atau ajakan, dimana hukumannya adalah peringatan keras. Selain itu kelompok lain, pelaku melakukan kejahatan lebih dari satu kali dan juga karena alasan pengaruh atau ajakan. Atas hal ini hukuman yang direkomendasikan tetap peringatan keras.
“Peringatan keras ini kalau diartikan bisa kurungan penjara yang sifatnya mendidik," ujar Siad sembari menambahkan untuk kategori ketiga, merupakn fasiq.
“Nah yang keempat disebut syirrir, yaitu pelaku yang sudah menjadikan kejahatan sebagai gaya hidupnya dan tidak bisa diharapkan untuk adanya sebuah perbaikan. Untuk produsen narkotika ini, bisa dikategorikan syirrir dan layak dihukum mati," ucapnya.
Apalagi menurut Doktor lulusan Universitas Ummul Quran ini, pengedar dan produsen narkotika bisa dikategorikan kejahatan yang merusak tatanan kehidupan. Dan hukuman untuk itu potong tangan kanan dan kirinya, kaki kanan dan kirinya. “Atau dihilangkan dari muka bumi," cetusnya. (gir/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Hartati Pecat Anak Buah Penyuap Bupati
Redaktur : Tim Redaksi