jpnn.com, JAKARTA - Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat kembali mengingatkan pemerintah terkait lonjakan pasien positif COVID-19.
Partai pimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyarankan pemerintah menempuh kebijakan karantina atau lockdown, khusus Pulau Jawa.
BACA JUGA: Banyak Sinetron Menghina Akal Sehat, Stasiun Televisi Harus Bertanggung jawab
Biaya untuk karantina diyakini lebih murah ketimbang pemerintah terus menerapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) skala mikro.
Deputi Riset dan Survei Badan Penelitian dan Pengembangan DPP Partai Demokrat Jibril Avessina menyebut, memperpanjang PPKM berpotensi memperpanjang krisis.
BACA JUGA: Prihasto: Ini menarik dan Bisa Dicontoh Petani Lain, Ramah Lingkungan
“Berdasarkan kajian kami, karantina wilayah se-Jawa dalam jangka waktu satu bulan membutuhkan dana Rp 48 triliun."
"Ini realistis dan feasible (memungkinkan), tinggal berani punya political will (keinginan) atau tidak, mengingat angka kasus baru COVID-19 semakin tinggi tiap harinya. Perlu terobosan kebijakan,” ujar Jibriel dalam keterangannya, Selasa (29/6).
BACA JUGA: Langkah ini Dinilai Cara Revolusioner Presiden Jokowi Wujudkan Pemerataan Ekonomi
Dia menerangkan ongkos karantina sebesar Rp 48 triliun itu dapat diambil dari dana kebutuhan dasar sebesar Rp 400 ribu untuk 80 persen penduduk Jawa atau sebanyak 121 juta jiwa.
Jika pemerintah tidak segera menerapkan karantina dan krisis kesehatan tidak kunjung berakhir, maka fasilitas kesehatan dikhawatirkan kolaps dan perekonomian akan sulit bangkit, ujar Jibriel.
Dalam keterangan yang sama, Wakil Ketua Umum DPP Partai Demokrat Vera Febhyanty meminta pemerintah memprioritaskan penggunaan anggaran untuk menguatkan layanan kesehatan.
Mengingat kasus pandemi terus naik dalam beberapa waktu terakhir.
“Kami di Komisi XI DPR RI selalu mengingatkan kepada Menteri Keuangan dan anggota KSSK (Komite Stabilitas Sistem Keuangan) agar fokus kepada (penyelamatan) manusia," ucap Vera yang juga anggota Komisi XI DPR RI itu.
Dia menyebut realokasi anggaran untuk kesehatan lebih utama ketimbang pembangunan infrastruktur yang masih bisa ditunda.
"Anggaran yang ada mampu menyelesaikan problem kesehatan akibat COVID-19,” pungkas Vera.(Antara/jpnn)
Jangan Sampai Ketinggalan Video Pilihan Redaksi ini:
Redaktur & Reporter : Ken Girsang