PDAM Harus Lakukan Penyesuaian Tarif

Sabtu, 05 Juli 2008 – 20:46 WIB

JAKARTA--Untuk mendongkrak percepatan program 10 juta sambungan baru, pemerintah meminta Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) mulai mengkaji dan melakukan penyesuaian tarifBoleh mematok tarif menguntungkan, atau minimal menerapkan tarif yang sama dengan biaya produksi.

jpnn.com - "Silahkan lakukan penyesuaian tarif

BACA JUGA: JK Perintahkan Rusunami Pakai Ventilasi Udara

Karena bagaimana mau melakukan peningkatan pelayanan kalau merugi terus," tegas Wakil Presiden RI, HM

Jusuf Kalla disela-sela kunjungan kerja ke Kantor PDAM Kabupaten Tangerang, 5 Juli

BACA JUGA: Lagi, Pemadaman Listrik Mulai 11 Juli

Dari 447 PDAM yang tersebar di seluruh Indonesia, hanya dua puluh lima persen diantaranya yang masuk kategori untung
Selebihnya, ada yang kondisinya tidak untung dan juga tidak rugi, dan ada juga, ini yang paling dominan, sangat miskin dengan utang yang akan terus menumpuk karena merugi

BACA JUGA: KPK Bantah Incar DPR

Untuk menghindari kondisi terus merugi, maka penyesuaian tarif salah satu alternatif yang harus di tempuhPemerintah sudah mematok garis kebijakan mendorong PDAM se-Indonesia bisa mendapat untungSasarannya, agar tercipta pelayanan yang terus membaikPenyesuaian tarif ini juga diyakini secara langsung akan berdampak pada percepatan realisasi program 10 juta pelanggan atau sambungan baru, yang sudah dicanangkan pemerintah untuk lima tahun ke depan.

Untuk menggenjot program 10 juta pelanggan baru ini, pemerintah juga sudah menetapkan kebijakan pemutihan beban tunggakan dan bunga utang PDAM se-Indonesia

Totaknya Rp3 triliun tunggakan dan bunga dihapus, sementara utang pokok senilai Rp2,1 triliun dijadwalkan ulang pembayarannyaBeban bunga dan tunggakan yang dihapus tersebut, akan dialihkan untuk menjadi investasi masing-masing PDAM"Jadi, besaran utangnya itu harus diwujudkan dinvestasikan sama besarnya untuk meningkatkan pelayanan," tambah JK.

Saat ini, jumlah masyarakat yang teraliri air PDAM baru berkisar 40 persenMasyarakat kota yang teraliri sekitar 40 persen, sementara masyarakat desa yang menikmati air perpipaan baru 30 persenMelalui program 10 juta pelanggan baru, jumlah masyarakat yang terlayani PDAM menjadi 80 persen

Masyarakat kota yang akan mendapat pelayanan juga naik menjadi 80 persen, sementara masyarakat pedesaan yang teraliri juga meningkat menjadi 60 persenPemerintah mengakui, membangun 10 ribu sambungan baru membutuhkan insentif dana yang tidak kecilMakanya, pemerintah siap menajdi jaminan kepada bank agar PDAM mendapat talangan dana melakukan revitalisasi kapasitas produksi dan jangkauan layanan.

"Tidak apa-apa pemerintah yang menjaminKarena pemerintah sendiri optimis kalau semuanya dijalankan, termasuk melakukan penyesuaian tarif, maka PDAM pasti bisa membayar utangnya," tegas JK lagi.

PDAM harus sanggup mempertegas fungsi pelayanan menghindarkan masyarakat dari mengonsumsi air tidak sehat dan membeli air mahal"Masalahnya beginiKalau kita tidak membuat sambungan baru, itu berarti rakyat akan beli ketengan atau buat sumurKalau buat sumur, maka rusaklah tanah iniKalau beli ketengan, maka harga yang dibayar tentu lebih mahalKalau semua pipa, tentu kehidupan akan lebih sehatMakanya, bagaimanapun caranya harus jalan ini," tandas Wapres.

Direktur PDAM Kabupaten Tangerang, Marioso, mengaku, sejumlah kendala dihadapi PDAM se-Indonesia terkait pengembangan jaringan perpipaan dan peningkatan produksiYang dirasakan hampir seluruh PDAM se-Indonesia adalah ketersediaan kuantitas air baku serta kualitas air baku yang berdampak langsung pada biaya produksi.

Sementara PDAM yang berada di dalam kota, biasanya mengalami hambatan pengembangan jaringan dalam kota"Hal ini juga sering menjadi hambatanApalagi, jika sebuah PDAM yang melayani dua daerah, biasanya terhambat pada proses perizinan dan lainnya," ungkap Marioso(ysd)

BACA ARTIKEL LAINNYA... JK Minta Kader Kawal Hingga TPS


Redaktur : Tim Redaksi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler