"Kalau BBM naik, yang terpukul itu 65 persen rakyat Republik Indonesia," tegas Bambang Wuryanto saat konfrensi pers, menyikapi dua opsi kebijakan BBM bersubsidi oleh pemerintah di Jakarta, Rabu (29/2).
Dia menegaskan, alasan pemerintah jika subsidi BBM menjebol APBN tak masuk akal. Begitu juga dengan alasan pemerintah yang mengatakan bahwa subsidi BBM selama ini salah salah sasaran adalah genit. "Subsidi sudah benar. Atas dua isu itu PDIP menolak keras kenaikan BBM," tegasnya.
Dia menegaskan, PDIP punya asumsi bahwa orientasi pemberian subsidi tidak keliru. "PDIP ingin subsidi untuk rakyat ditingkatkan," ungkap Anggota Komisi VII DPR itu.
Seperti diketahui, Kementerian Energi Sumber Daya Manusia (ESDM) menyampaikan usulan alternatif kebijakan pengurangan subsidi untuk bahan bakar minyak jenis premium dan solar. Dalam usulan yang disampaikan kepada Komisi VII DPR itu, Menteri ESDM Jero Wacik memberikan dua opsi, yaitu kenaikan harga jual untuk BBM jenis premium dan solar sebesar Rp1500 per liter.
"Opsi pertama, kenaikan harga jual eceran premium dan solar sebesar Rp1500 per liter. Opsi kedua memberikan subsidi tétap, maksimum sebesar Rp2000 perliter untuk premium dan solar," kata Jero Wacik saat rapat kerja dengan Komisi VII DPR, Selasa (28/2). (boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... 100 Produk Langgar Ketentuan Permendag
Redaktur : Tim Redaksi