JAKARTA – Anggota Dewan Perakilan Rakyat RI dari PDIP Dedi Gumelar ikut berang dengan carut marutnya pelaksanaan ujian nasional (UN). Politisi Senayan itu meminta hasil ujian atau penilaian hasil UN itu dibatalkan.
”Kenapa dibatalkan? Sebab kan sudah jelas pelaksanaan UN di berbagai tempat di Indonesia itu tidak bersamaan. Siapa yang bisa menjamin dengan pelaksanaan UN yang tidak serentak, tidak ada kebocoran" Kami pun menyangsikan kualitas hasil UN itu sendiri,” papar anggota Komisi X ini.
Terkait usulan pembantalan itu, Dedi memastikan pihaknya akan meminta dilakukan konsensus nasional untuk membatalkan hasil UN itu, begitu masa reses DPR RI selesai. ”Pasti akan saya sampaikan dalam rapat kerja DPR. Terus terang, sangat tidak adil ada peserta UN yang hanya mendapat foto copy soal, ada yang pelaksanaannya menyusul. Belum lagi laporan yang kami terima terkait kebocoran soal-soal UN maupun jawabannya itu,” urai Dedi yang biasa dipanggil Mi’ing ini.
Terkait konsensus nasional, Dedi mengatakan, bisa mengacu putusan pengadilan 2007 lalu yang memutuskan agar UN tidak dilaksanakan, sampai pemerintah mampu meningkatkan kualitas guru, pemenuhan sarana, dan prasarana serta akses informasi yang lengkap di seluruh Indonesia. Pembatalan itu kemudian dikuatkan Mahkamah Agung (MA) yang menolak kasasi pemerintah itu.
Menurutnya, carut marutnya pelaksanaan UN tahun ini harus menjadi pintu masuk bagi pemerintah untuk melaksanakan amar putusan MA dan kembali ke UU. ”Yang jelas, sesuai amanat UU No.20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional memperkuat usulan saya terkait pembatalan UN ini,” tegas Dedi.
Terkait permintaan banyak pihak yang meminta Menteri Pendidikan M.Nuh untuk mundur, Dedi pun setuju. ”Artinya, pemerintah tidak bisa sekadar meminta maaf. Menteri Pendidikan M.Nuh seharusnya bertanggung jawab. Nah, sebagai bentuk tanggung jawab moralnya yang bersangkutan, sebaiknya mundur sebagai menteri adalah cara terbaik,” tegasnya. (ind)
”Kenapa dibatalkan? Sebab kan sudah jelas pelaksanaan UN di berbagai tempat di Indonesia itu tidak bersamaan. Siapa yang bisa menjamin dengan pelaksanaan UN yang tidak serentak, tidak ada kebocoran" Kami pun menyangsikan kualitas hasil UN itu sendiri,” papar anggota Komisi X ini.
Terkait usulan pembantalan itu, Dedi memastikan pihaknya akan meminta dilakukan konsensus nasional untuk membatalkan hasil UN itu, begitu masa reses DPR RI selesai. ”Pasti akan saya sampaikan dalam rapat kerja DPR. Terus terang, sangat tidak adil ada peserta UN yang hanya mendapat foto copy soal, ada yang pelaksanaannya menyusul. Belum lagi laporan yang kami terima terkait kebocoran soal-soal UN maupun jawabannya itu,” urai Dedi yang biasa dipanggil Mi’ing ini.
Terkait konsensus nasional, Dedi mengatakan, bisa mengacu putusan pengadilan 2007 lalu yang memutuskan agar UN tidak dilaksanakan, sampai pemerintah mampu meningkatkan kualitas guru, pemenuhan sarana, dan prasarana serta akses informasi yang lengkap di seluruh Indonesia. Pembatalan itu kemudian dikuatkan Mahkamah Agung (MA) yang menolak kasasi pemerintah itu.
Menurutnya, carut marutnya pelaksanaan UN tahun ini harus menjadi pintu masuk bagi pemerintah untuk melaksanakan amar putusan MA dan kembali ke UU. ”Yang jelas, sesuai amanat UU No.20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional memperkuat usulan saya terkait pembatalan UN ini,” tegas Dedi.
Terkait permintaan banyak pihak yang meminta Menteri Pendidikan M.Nuh untuk mundur, Dedi pun setuju. ”Artinya, pemerintah tidak bisa sekadar meminta maaf. Menteri Pendidikan M.Nuh seharusnya bertanggung jawab. Nah, sebagai bentuk tanggung jawab moralnya yang bersangkutan, sebaiknya mundur sebagai menteri adalah cara terbaik,” tegasnya. (ind)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Soal Nyasar ke Bali, UN 2 SMK Ditunda
Redaktur : Tim Redaksi