JAKARTA - Politisi PDI Perjuangan, Dedi Gumelar menyatakan tidak bersimpatik terhadap Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) M Nuh karena merasa tidak gagal dalam melaksanakan Ujian Nasional (UN) tingkat SMA.
"Selama berlangsungnya rapat kerja Komisi X dengan Mendikbud, Jumat (26/4), terlihat Pak Nuh seperti tak merasa gagal menyelenggarakan UN. Sikap seperti itu membuat saya tidak bersimpatik kepada beliau," kata Dedi Gumelar, di gedung DPR, Senayan Jakarta, Senin (29/4).
Terlebih setelah mendengar alasan Mendikbud bahwa tidak semua tugas bisa berhasil lalu berdalih bahwa yang terjadi itu kekacauan dan sebuah kecelakaan. "Padahal itu adalah kesalahan teknis dalam manajemen. Itu bukan pernyataan seorang profesional," tegasnya.
Mestinya kata Miing -sapaan akrab Dedi Gumelar- prinsip penyelenggaraan UN serentak yang harus diutamakan dengan cara menunda keseluruhan pelaksanaan UN sehingga tidak melanggar asas pokok UN itu sendiri.
Untuk optimalisasi fungsi kontrol DPR, ia mengusulkan Komisi X DPR mengundang para kepala daerah dan rektor yang penyelenggaraan ujian nasionalnya tertunda untuk dimintai klarifikasi.
"Kita sarankan DPR untuk segera mengundang kepala daerah dan rektor untuk menguji kejujuran intelektual mereka dalam peristiwa kemarin itu," katanya.
Kalau hanya anggota Fraksi PDI Perjuangan saja yang teriak, menurutnya, pasti tidak didengar Mendikbud karena sebagai partai oposisi memang dari awal menolak UN sebagai penentu kelulusan siswa. (fas/jpnn)
"Selama berlangsungnya rapat kerja Komisi X dengan Mendikbud, Jumat (26/4), terlihat Pak Nuh seperti tak merasa gagal menyelenggarakan UN. Sikap seperti itu membuat saya tidak bersimpatik kepada beliau," kata Dedi Gumelar, di gedung DPR, Senayan Jakarta, Senin (29/4).
Terlebih setelah mendengar alasan Mendikbud bahwa tidak semua tugas bisa berhasil lalu berdalih bahwa yang terjadi itu kekacauan dan sebuah kecelakaan. "Padahal itu adalah kesalahan teknis dalam manajemen. Itu bukan pernyataan seorang profesional," tegasnya.
Mestinya kata Miing -sapaan akrab Dedi Gumelar- prinsip penyelenggaraan UN serentak yang harus diutamakan dengan cara menunda keseluruhan pelaksanaan UN sehingga tidak melanggar asas pokok UN itu sendiri.
Untuk optimalisasi fungsi kontrol DPR, ia mengusulkan Komisi X DPR mengundang para kepala daerah dan rektor yang penyelenggaraan ujian nasionalnya tertunda untuk dimintai klarifikasi.
"Kita sarankan DPR untuk segera mengundang kepala daerah dan rektor untuk menguji kejujuran intelektual mereka dalam peristiwa kemarin itu," katanya.
Kalau hanya anggota Fraksi PDI Perjuangan saja yang teriak, menurutnya, pasti tidak didengar Mendikbud karena sebagai partai oposisi memang dari awal menolak UN sebagai penentu kelulusan siswa. (fas/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Dianggap Bersih, Elektabilitas Hanura Meningkat
Redaktur : Tim Redaksi