JAKARTA - Kapoksi Badan Anggaran (Banggar) DPR dari Fraksi PDI Perjuangan, Thedorus J. Koekerits, menilai celah fiskal di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) masih besar. Artinya, masih memungkinkan untuk menyelamatkan APBN tanpa harus menaikkan harga BBM bersubsidi.
Menurut Theodorus, dalam RAPBN Perubahan 2012 sebenarnya ada Rp 130 triliun penerimaan negara. Uang tersebut berasal dari sisa APBN 2011 sebesar Rp51 trilliun, surat berharga negara Rp25 trilliun, hasil kenaikan minyak dunia Rp46,8 trilliun, serta pendapatan neto utang dan non-utang Rp11,2 trilliun. Sementara kebutuhan anggaran untuk menutup subsidi hanya sekitar Rp 50 triliun.
"Jadi sebenarnya, kalau dilihat dari penerimaan yang sekarang saja, dari sisi fiskal APBN tidak akan jebol. Karena setiap peningkatan harga minyak, kita juga mendapatkan penerimaan. Jadi, APBN kita kalau pun sekarang terjadi kita punya ruang sampai Rp135 triliun," kata Theodorus di Jakarta, Selasa (27/3).
Ditambahkannya, jika pemerintah menganggap situasi perekonomian sudah genting maka harusnya rakyat tetap diprioritaskan. "Bukan malah rakyatnya yang dikorbankan," sambungnya.
Menurutnya, celah fiskal yang ada sebenarnya masih besar. Namun problemnya, kadang-kadang ruang fiskal itu dipakai untuk hal-hal yang seharusnya perlu dipertanyakan. "Jangan hanya dipakai begitu-begitu saja dan diserahkan kepada pemerintah. Kan ada Undang-undangnya," katanya.
Pada opsi I pembahasan RAPBN-P versi pemerintah disebutkan belanja Kementrian/Lembaga (K/L) sebesar Rp2,1 triliun, sama dengan opsi II versi PDI Perjuangan. Subsidi BBM pada opsi I sebesar Rp13,8 dan opsi II versi PDI Perjuangan Rp55,0 triliun. Ada selisih Rp41,2 triliun.
"Kalau Rp41 triliun itu mau dipakai monggo saja. Tapi kembali lagi, dia harus ke rakyat dan harus etis. Betul pemerintah punya kekuasaan dan diberi mandat oleh rakyat, tapi penggunaan harus sesuai Undang-undang dan ada etikanya," katanya.
Ditegaskannya, pemerintah masih mempunyai kemampuan seandainya memilih opsi II. "Pemerintah masih mempunyai ruang fiskal, kemampuan fiskal menjaga APBN tidak berat dan APBN tidak jebol," ungkapnya.
Karenanya Theodoris menganggap kebijakan menaikkan harga BBM yang disertai dengan Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM), lebih bermakna politis. Sebab, BLSM tak ubahnya untuk mendongkrak pencitraan. "Di berbagai negara, program seperti ini hanya memenangkan partai berkuasa," ungkap dia.
Menurutnya, kebijakan BLSM bisa dimaklumi jika situasinya memang sudah benar-benar krisis. Namun BLSM bukanlah solusi. "Layaknya balsem, BLSM itu efeknya sementara. Kalau kena angin, sudah selesai efek balsemnya,” katanya. (boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... TNI Hadapi Demonstran, DPR Diminta Tegur Pemerintah
Redaktur : Tim Redaksi