JAKARTA - Anggota Komisi I DPR Tjahjo Kumolo menilai, pemerintah gegabah dengan keputusannya yang melibatkan TNI untuk mengamankan aksi unjuk rasa menolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).
"Pemerintah gegabah dengan keputusannya yang menginstruksi prajurit TNI untuk diperhadapkan dengan masyarakat yang tengah menuntut sebuah keadilan," kata Tjahjo Kumolo, di gedung DPR, Senayan Jakarta, Selasa (27/3).
Dikatakan Tjahjo, dalam basik pendidikannya prajurit TNI, tidak pernah dilatih secara penuh untuk menangani aksi demo yang dilakukan oleh masyarakat sipil.
"Kecuali untuk hal-hal yang fundamental seperti mengawal kedaulatan NKRI dan menjaga lambang negara serta menjaga alat-alat vital negara yang strategis. Kita bisa memahaminya," ujar bekas Ketua Fraksi PDI-P itu.
Dalam doktrinnya, yang dihadapi TNI adalah musuh yang harus dibunuh dan dilawan. "Saya kira DPR lewat pimpinan perlu merespons, memberikan warning mengingatkan kepada pemerintah untuk tidak memperhadapkan TNI dengan rakyat," pinta Tjahjo.
Menangani aksi demo, katanya, merupakan tugas kepolisian. "Kalau kepolisian kewalahan, boleh di-back up TNI, tetapi polanya tidak memperhadapkan TNI dengan rakyat," ujarnya. (fas/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Paripurna DPR Diwarnai Interupsi BBM
Redaktur : Tim Redaksi