JAKARTA - Wakil Sekretaris Jenderal PDIP Eriko Sotarduga mengatakan, partai yang dipimpin Megawati Soekarnoputri itu belum membicarakan pengganti Emir Moeis sebagai Ketua Komisi XI DPR. Menurut dia, PDIP akan mempelajari aturannya terlebih dahulu.
"Kami belum sampai membicarakan hal itu. Tentunya kami akan melihat sesuai dengan aturan yang ada," ujar Eriko melalui pesan singkat, Kamis (11/7). Yang jelas kata dia, pergantian Emir ditentukan oleh fraksi PDIP.
Mereka akan menyampaikan kepada pimpinan fraksi. "Informasi ini tentu akan kami sampaikan kepada pimpinan fraksi. Kami akan informasikan setiap perkembangan," ucapnya.
Sementara itu, Ketua Fraksi PDIP, Puan Maharani mengatakan partainya masih memantau informasi mengenai penahanan Emir. "Saat ini kami masih konsolidasi perihal perkembangan terbaru," ujar Puan.
Seperti diketahui, Emir diduga menerima hadiah atau janji berupa uang senilai USD 300 ribu, terkait dengan proyek pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap, Tarahan, Lampung,
Emir dijerat dengan Pasal 5 ayat 2 atau Pasal 12 huruf a dan b atau Pasal 11 atau Pasal 12 b Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001. (gil/jpnn)
"Kami belum sampai membicarakan hal itu. Tentunya kami akan melihat sesuai dengan aturan yang ada," ujar Eriko melalui pesan singkat, Kamis (11/7). Yang jelas kata dia, pergantian Emir ditentukan oleh fraksi PDIP.
Mereka akan menyampaikan kepada pimpinan fraksi. "Informasi ini tentu akan kami sampaikan kepada pimpinan fraksi. Kami akan informasikan setiap perkembangan," ucapnya.
Sementara itu, Ketua Fraksi PDIP, Puan Maharani mengatakan partainya masih memantau informasi mengenai penahanan Emir. "Saat ini kami masih konsolidasi perihal perkembangan terbaru," ujar Puan.
Seperti diketahui, Emir diduga menerima hadiah atau janji berupa uang senilai USD 300 ribu, terkait dengan proyek pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap, Tarahan, Lampung,
Emir dijerat dengan Pasal 5 ayat 2 atau Pasal 12 huruf a dan b atau Pasal 11 atau Pasal 12 b Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001. (gil/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Emir Moeis Ditahan, PDIP Siapkan Bantuan Hukum
Redaktur : Tim Redaksi