jpnn.com - JAKARTA - Hubungan Jakarta dengan Aceh berpotensi memanas lagi jika PDI Perjuangan nantinya menjadi partai penguasa. Bahkan, jika Joko Widodo terpilih menjadi presiden, gerakan Aceh untuk memerdekakan diri bakal kembali menyeruak.
Demikian dikatakan pengamat politik dan konflik dari Universitas Esa Unggul, Jakarta, Prof Erman Anom kepada JPNN di Jakarta, kemarin (15/4).
BACA JUGA: Ruhut Sitompul Incar Kursi Jaksa Agung
Analisis Erman bukan mengada-ada. Pasalnya, menurutnya, selama ini para politisi PDIP yang menentang secara keras adanya MoU Helsinki, termasuk UU Pemerintahan Aceh.
"Para politisi PDIP juga yang paling keras menentang keberadaan bendera Aceh. Jadi bisa gawat jika PDIP berkuasa, hubungan Jakarta dengan Aceh akan memburuk lagi," ujar Erman Anom.
BACA JUGA: Jokowi Sudah Siapkan Nama Kabinetnya
Namun, Guru Besar kelahiran Arun, Aceh, itu berharap, jika PDIP jika sudah bekuasa nanti, mau mengubah persepsinya tentang Aceh.
"Tapi jika tidak berubah, tetap mengusik-usik Aceh, saya katakan ini gawat. Aceh bisa merdeka," ujar Erman.
BACA JUGA: Jokowi: Cukup NasDem Saja, tak Butuh Partai Lain
Namun, menurut pengamatan Erman, para mantan petinggi GAM sendiri tetap tenang, tidak risau dengan kemenangan PDIP di pileg dan menguatkan kans Jokowi sebagai presiden. Bahkan lanjut Erman, para petinggi GAM malah senang jika PDIP yang berkuasa.
"Mereka senang jika nantinya PDIP terus mengusik Aceh. Karena dengan demikian ada alasan untuk menggelar referendum untuk Aceh merdeka," kata dia.
Hal yang berbeda jika yang terpilih menjadi presiden mendatang adalah Prabowo Subianto. Menurut Erman, ini karena Gerindra punya hubungan dekat dengan para mantan petinggi GAM, yang sebagian sudah masuk Gerindra.
Erman yakin, jika Prabowo terpilih menjadi presiden, maka hubungan Jakarta-Aceh akan manis. "Apalagi kalau Prabowo jadi presiden lantas ada menterinya dari mantan petinggi GAM, itu sangat bagus bagi masa depan kedamaian Aceh," ujarnya.
Kalau pun bukan mantan petinggi GAM yang diajak masuk kabinet, lanjut Erman, bisa juga petinggi dari partai lokal Aceh. "Bisa saja partai lokal, apakah itu PA, PNA, atau PDA, diajak perkoalisian di level nasional, meski suaranya tak dihitung untuk persyaratan pencapresan, namun nanti ada yang diberi kursi di kabinet. Itu juga bagus," bebernya. (sam/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Pertemuan Cikeas Putuskan Konvensi Diteruskan
Redaktur : Tim Redaksi