"Karena kalau untuk penghematan BBM bersubsidi harus melakukan konversi (konversi ke gas, red), ini tidak ada upaya menuju konversi," ujar politisi PDI Perjuangan, Effendi Simbolon di gedung DPR, Jakarta, Senin (13/5).
Menurut Effendi, juga tidak ada sarana transportasi massal yang dibangun untuk mengurangi konsumsi BBM tersebut. Karena itu, ia menilai kenaikan BBM dengan pemberian bantuan langsung tunai (BLT) itu tidak masuk akal.
"Jadi sangat tidak masuk akal alasan dari presiden atau pemerintah untuk menaikkan harga BBM kemudian melakukan kompensasi dengan memberikan dana BLT yang sarat dengan kepentingan politik," ucapnya.
Effendi juga menolak pengalokasian anggaran untuk BLT. Karena terbukti akan dijadikan alat politik untuk partai politik penguasa untuk mengelola elektabilitasnya di pemilihan umum yang akan datang.
Karena itu, untuk menghindari adanya indikasi transaksional antar partai di DPR, Effendi menyarankan kalau bisa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ikut dalam pembahasan BLT sehingga muatan politiknya bisa ditepis. (gil/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... DKPP Diminta Berani Pecat Komisioner KPU dan Bawaslu
Redaktur : Tim Redaksi