jpnn.com, JAKARTA - PDIP menyambut baik banyaknya parpol yang berminat untuk menjadi Ketua MPR termasuk dari partai Gerindra. Hal itu membuktikan lembaga majelis permusyaratan bangsa Indonesia itu semakin dirasakan penting keberadaannya oleh parpol yang punya kursi di MPR.
Hal itu dikatakan Wasekjen PDIP Ahmad Basarah menjawab pertanyaan media tentang banyaknya parpol yang mengincar kursi Ketua MPR.
BACA JUGA: Kader PDIP Mau Jadi Menteri Harus Lewati Prerogatif Megawati dan Jokowi
"PDIP sendiri masih dalam posisi menunggu titik temu di antara pimpinan parpol dan Kelompok DPD RI untuk menyepakati komposisi Pimpinan MPR. Kami berharap pada akhirnya pemilihan Pimpinan MPR dapat diputuskan dengan cara musyawarah-mufakat dan bukan dengan cara voting,” terang Wakil Ketua MPR dari PDIP tersebut, kemarin.
Lebih lanjut, Ahmad Basarah mengatakan, PDIP sendiri sebenarnya juga berhak untuk mencalonkan kadernya menjadi calon Ketua MPR karena memang tidak ada satupun ketentuan perundang-undangan yang membatasi sebuah parpol untuk dapat menjadi Ketua DPR dan sekaligus menjadi Ketua MPR. Namun, secara etika politik kami dalam posisi menghormati keinginan beberapa parpol yang ingin menempatkan kadernya sebagai Ketua MPR.
BACA JUGA: Otomatis Berhak atas Kursi Ketua DPR, PDIP Juga Incar Pucuk Pimpinan MPR?
BACA JUGA: Airlangga Hartarto Beri Sinyal Tak Rela Kursi Ketua MPR Diduduki Gerindra
"Yang terpenting bagi PDIP adalah apa agenda kelembagaan yang akan diperjuangkan dengan jabatan Ketua MPR tersebut. Jadi, kami lebih fokus pada kepentingan menyiapkan agenda strategis lembaga MPR, seperti mendorong dilaksanakannya amendemen terbatas UUD NRI 1945 untuk menghadirkan kembali wewenang MPR untuk menetapkan Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) agar arah dan perjalanan bangsa ke depan dapat disiapkan secara terencana, terukur dan sesuai dengan cita-cita negara Pancasila,” kata Basarah.
BACA JUGA: Agustus dan September MPR Gelar Rangkaian Acara Kebangsaan
Berikutnya, menurut Basarah, memfungsikan kembali MPR sebagai lembaga tertinggi negara agar dapat menjadi pemandu lembaga-lembaga negara yang lain dalam mencapai tujuan bernegara. Saat ini, secara fungsional kelembagaan, MPR memang satu-satunya lembaga negara yang wewenangnya tertinggi, yakni dapat mengubah UUD serta dapat memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden serta memilih dan mengangkat kembali di tengah masa jabatan,” kata mantan aktivis GMNI itu.
"Agenda strategis yang lain adalah MPR menjalin kemitraan strategis dengan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) dalam rangka sosialisasi dan pembinaan ideologi Pancasila untuk memantapkan kembali sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara sesuai nilai-nilai Pancasila sebagaimana maksud para Pendiri Negara dahulu," jelas Basarah
Saat ini sudah ada dua lembaga negara yang bertanggung jawab melaksanakan sosialisasi Pancasila, yakni MPR dan BPIP. Agar kedua lembaga tersebut berfungsi efektif dalam menjalankan misi dan tugasnya, maka diperlukan sinergi dan kerja sama yang konstruktif.
"Pada intinya, dalam hal komposisi pemilihan Pimpinan MPR nanti, PDIP lebih fokus pada misi perjuangan agenda MPR ke depan, dan bukan semata-mata perebutan jabatan. PDIP siap mendukung calon Ketua dan para Wakil Ketua MPR yang memiliki kesamaan visi, misi dan agenda MPR selama lima tahun ke depan. Bahkan, jika ternyata agenda tersebut ditolak oleh calon-calon Ketua MPR dari parpol lain, maka tidak menutup kemungkinan demi kepentingan bangsa yang besar dan menjaga serta mengawal agenda strategis MPR ke depan, PDIP juga akan siap untuk menugaskan kadernya untuk menjadi Ketua MPR," pungkas Basarah.(adv/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Konon Airlangga Sudah Dekati Jokowi dan KIK agar Kader Golkar Jadi Ketua MPR
Redaktur & Reporter : Friederich