jpnn.com, JAKARTA - PDI Perjuangan menjadikan Bulan Bung Karno sebagai momentum berbenah menuju daulat pangan di tengah pandemi Covid-19.
Pasalnya, PDIP menilai kedaulatan pangan merupakan aspek mendasar untuk memenuhi kebutuhan masyarakat agar terciptanya kehidupan sosial yang maju.
BACA JUGA: Basarah: PDIP Apresiasi Keputusan Pemerintah Menunda Pembahasan RUU HIP
Hal ini disampaikan Ketua Bidang Kelautan, Perikanan dan Nelayan DPP PDI Perjuangan Rokhmin Dahuri saat membuka webinar dengan tema Kedaulatan Pangan dalam rangka peringatan Bulan Bung Karno pada Selasa (23/6).
Hadir dalam diskusi itu, Guru Besar Ilmu Perekonomian Pertanian Unila Bustanul Arifin, Bupati Tabanan Ni Putu Eka Wiryastuti, anggota DPR Komisi IV Mindo Sianipar, Kirana Larasati dan ratusan pengurus PDIP di tingkat daerah.
BACA JUGA: PDIP Ingin Isu Keadilan Ekonomi Jadi Perhatian Bersama
Rokhmin menerangkan, PDIP sejak dulu selalu mengutamakan kemandirian bangsa melalui kedaulatan pangan.
Bahkan, kata Rokhmin, hal itu selalu disuarakan oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dalam berbagai acara internal maupun eksternal partai.
BACA JUGA: Cara PDIP Gelar Bulan Bung Karno Selama Pandemi COVID-19
Ada alasan yang kuat untuk itu. Dia mengutip pernyataan badan dunia, WHO, yang merumuskan hasil penelitian bahwa suatu negara dengan penduduk dari 100 juta itu akan sukar menjadi maju sejahtera dan berdaulat kalau kebutuhan pangannya bergantung pada impor.
"Karena itu, kalau saudara mengikuti Rakornas, atau rapat-rapat nasional partai yang lainnya, selalu ibu Ketua Umum menekankan betapa seluruh pilar partai baik di eksekutif, legislatif dan struktur partai di seluruh tanah air harus benar-benar memperkuat dan mengembangkan kedaulatan pangan kita," kata Rokhmin dalam paparannya.
Rokhmin melanjutkan, WHO juga mensinyalir masa pandemi ini membuat negara-negara dunia rentan krisis pangan. Karena itu, PDIP mendorong kedaulatan pangan terjadi di Tanah Air, bukan hanya mandiri secara terpusat, tetapi hingga desa per desa di Indonesia. "Baik untuk masa pandemi ataupun pasca," tegas Rokhmin.
Menteri Kelautan dan Perikanan era Kabinet Gotong Royong ini menambahkan, ada beberapa hal yang membuat kedaulatan pangan sangat strategis bagi Indonesia.
Pertama, kedaulatan pangan menentukan kesehatan, kecerdasan, individu maupun kualitas SDM yang ujungnya adalah kemajuan dari bangsa.
"Kemudian alasan kedua bahwa supply pangan global cenderung menurun akibat pertambahan jumlah penduduk, kerusakan lingkungan, dan terakhir mafia pangan," kata dia.
Di samping itu, pertambahan penduduk juga harus disertai dengan peningkatan produktivitas pangan. Apabila terjadi kekurangan pangan, maka akan memicu gejolak sosial dan politik.
"Ini contohnya bagaimana korelasi antara konsumsi protein komponen penting dari pangan. Kalau semakin tinggi konsumsi proteinnya, semakin maju bangsa tersebut. Kemudian, bahwa menurut penelitian bahwa andaikan bumi ini suhunya meningkat 1 derajat celcius, maka produksi pangan dunia itu akan berkurang 10 persen," jelas dia.
Rokhmin juga mengingatkan pidato Proklamator RI Bung Karno pada 1952 yang menyebut pangan adalah hidup mati sebuah bangsa. Hal itu pun diamini oleh WHO. Beruntung, kata Rokhmin, Indonesia memiliki potensi itu karena sebagai negara agraris dan maritim terbesar di dunia.
"Dengan lahan dan laut yang subur harusnya tidak hanya berdaulat pangan, tetapi seharusnya pengekspor bahan pangan dunia atau feeding the world. Harusnya bisa memberi makan masyarakat dunia. Ini pidatonya Bung Karno yang sangat heroik dan futuristik pada 1952 di Kampus ITB, Baranangsiang," jelas dia.
Sementara itu, Bustanul Arifin menambahkan, negara yang solid wajib menguatkan stok pangan hingga di sektor domestik.
Bustanul khawatir apabila produksi pangan domestik tak kuat, maka akan melahirkan konflik sosial dan politik yang serius di tengah pandemi Covid-19 ini.
"Bantuan sosial tunai juga perlu menjaga daya beli dan akses pangan yang berdampak Covid-19. Bahkan untuk menjaga kecukupan gizi dan status balita, agar terhindar dari stunting," jelas Bustanul.
Selain itu, Ekonom Senior INDEF ini mendorong Bulog terus membeli gabah petani. Lalu membuat skema pengadaan beras dalam negeri, dengan insentif harga memadai. Dia juga menyarankan adanya pembenahan sistem logistik, distribusi, dan penyediaan pangan pada daerah perkotaan dan defisit.
"Integrasi kebijakan ekonomi makro dalam bioteknologi modern, smart farming, pertanian presisi, penguatan kelembagaan rantai nilai, pemanfaatan IPTEK. Pemanfaatan e-commerce untuk meningkatkan skala usaha juga penting," pungkasnya. (tan/jpnn)
Redaktur & Reporter : Fathan Sinaga